- Pixabay
VIVA - Jepang mengeluarkan undang-undang pertamanya yang bertujuan untuk melindungi orang dari tekanan untuk tampil dalam sebuah film porno.
Ilustrasi menonton video porno
- dok. pexels
Dianggap Sebagai Terobosan
Undang-undang tersebut juga mendapat pujian dan dianggap sebagai upaya terobosan untuk memerangi eksploitasi dalam industri film multi-miliar dolar.
Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mencegah pencari bakat menawarkan pekerjaan sebagai model atau artis idola sebelum mendorong para korban rekrutan ke dalam seks dan ketelanjangan.
"Pengalaman-pengalaman ini dapat menyebabkan trauma serius," kata Kazuko Ito seorang pengacara yang berbasis di Tokyo yang berkampanye menentang pemaksaan dalam hiburan dewasa, dikutip dari IBT, Rabu 15 Juni 2022.
Baca juga: 5 Tahun Perkosa Anak Kandung karena Terobsesi Film Porno
Izinkan Si Artis Batalkan Kontrak
Undang-undang mengizinkan mereka yang muncul di film dewasa untuk membatalkan kontrak mereka dalam waktu satu tahun setelah rilis karya untuk alasan apa pun dan tanpa membayar biaya penalti.
Ketika ini terjadi, video tersebut harus dihapus dan ditarik kembali. Hal ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah produser menindas atau menipu orang agar tampil dalam pornografi yang tetap online selama bertahun-tahun.
"Begitu film didistribusikan, mereka (film) itu tetap online selamanya, untuk dikonsumsi oleh jumlah orang yang tidak ditentukan, secara efektif menjadi 'tato digital'," kata Ito.
"Undang-undang ‘terobosan’ baru itu sangat selaras dengan kepentingan para korban," tambahnya.
Awalnya itu akan memungkinkan kontrak dibatalkan hingga dua tahun setelah film dirilis, tetapi periode itu diharapkan untuk direvisi menjadi standar 12 bulan.
Undang-undang juga menetapkan bahwa pembuat film porno harus menunggu sebulan setelah kontrak ditandatangani untuk mulai syuting dan empat bulan untuk merilis karya setelah difilmkan.
Anggota parlemen mulai melobi aturan baru ketika Jepang menurunkan usia dewasanya dari 20 menjadi 18 tahun pada April 2022 lalu.
Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa perekrut dapat menargetkan anak berusia 18 dan 19 tahun, yang sebelumnya memiliki hak untuk menarik diri dari kontrak yang ditandatangani tanpa izin wali.
