- ANTARA News Papua/HO-Humas Pemprov Papua
VIVA – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemekaran Provinsi Papua dilakukan menjadi tujuh provinsi sesuai dengan wilayah adat, jika pemerintah pusat tetap memekarkan Papua.
“Pemekaran Papua harus sesuai wilayah adat yakni 7 provinsi. Jadi pemerintah pusat harus melihat ini,” ujar Gubernur Lukas Enembe saat membuka rapat kerja daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua di Jayapura, Rabu, 15 Juni 2022.
Provinsi Papua Barat
- lediknas.com
Ia mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua pada tahun 2014 sudah pernah dibahas dan diputuskan.
“Saya mau kasih tahu tahun 2014 saya sudah putuskan, sudah bicara kalau mau mekarkan Papua harus 7 provinsi di 7 wilayah adat. Masih ingat tidak. Jangan kalian bicara pemekaran–pemekaran. Saya mau kasih tahu bupati-bupati jangan bicara sembarang saja soal pemekaran,” tegas Enembe.
Ia katakan, jika dipaksakan pemekaran Papua, maka harus dilakukan di tujuh wilayah adat yang diserta pendanaannya.
“Jadi harus jelas. Jangan ada bikin provinsi baru hanya untuk korbankan rakyat saja. Tidak bisa tiga provinsi mekar. Kalau mekarkan di 7 wilayah adat yang diikuti kebijakan anggaran,” ungkapnya.
Menurut dia, untuk membangun Papua ini tidak mudah dan tidak asal, harus berdasarkan kemauan rakyat itu sendiri. “Kamu bupati-bupati jangan asal bicara soal pemekaran di Papua,” ucapnya.
Untuk diketahui pelaksanaan Rakerda Provinsi Papua tersebut dihadiri oleh bupati/wali kota, Sekda, asisten, dan staf ahli masing-masing kabupaten kota se Papua dengan tema “Konsolidasi Internal Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Kota untuk implementasi Tata kelola otonomi khusus Format Baru”
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilakukan merupakan raker terakhir di masa kepemimpinan gubernur Lukas Enembe untuk periode kedua yang akan berakhir pada September 2023 mendatang.
