VIVA – Amerika Serikat (AS) belum melihat China menghindari sanksi atau memberikan peralatan militer ke Rusia, seorang pejabat senior AS mengatakan pada Kamis 30 Juni 2022. Dia juga menambahkan bahwa langkah-langkah tegas yang diambil AS pada awal pekan ini akan menargetkan perusahaan-perusahaan China tertentu, bukan pemerintah.
Departemen Perdagangan menambahkan lima perusahaan di China ke daftar hitam perdagangan pada Selasa 28 Juni 2022, karena diduga mendukung pangkalan industri militer dan pertahanan Rusia saat Moskow melakukan perangnya di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi JInping.
- Business Insider
Para pejabat AS telah memperingatkan konsekuensi, termasuk sanksi, jika China menawarkan dukungan material untuk upaya perang Rusia. Tetapi AS secara konsisten mengatakan mereka belum mendeteksi dukungan militer dan ekonomi China yang terbuka dari Moskow.
"China tidak memberikan dukungan material. Ini adalah tindakan penegakan bisnis yang normal terhadap entitas Rusia," kata seorang pejabat senior administrasi Biden, yang merujuk pada daftar hitam Perdagangan.
"Kami belum pernah melihat RRC (Republik Rakyat China) terlibat dalam penghindaran sistematis atau memberikan peralatan militer ke Rusia," kata pejabat itu tanpa menyebut nama, dikutip dari The Straits Times, Jumat 1 Juli 2022.
Sebelumnya AS telah menetapkan dengan para sekutunya untuk menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi tersebut, dengan memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan dan oligarki Rusia dan menambahkan lainnya ke daftar hitam perdagangan.
Sementara itu China telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia dan telah mengkritik sanksi Barat terhadap Moskow. Beijing juga mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan bantuan militer ke Rusia atau Ukraina, tetapi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak perusahaannya.
Tindakan Departemen Perdagangan AS memerlukan lisensi sebelum mereka mengirimkan barang ke perusahaan yang terdaftar. Tetapi departemen itu juga menargetkan lusinan entitas lain, termasuk beberapa di negara-negara sekutu, seperti Inggris dan Lithuania.
