- AP Photo/ Eranga Jayawardena.
VIVA Dunia – Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan langkah-langkah perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Sri Lanka.
Dari catatan KBRI, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.
"Pelindungan WNI sangat penting utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik (keselamatan pribadi) akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi," kata Christina dalam keterangannya, Selasa, 12 Juli 2022.
Warga Sri Lanka turun ke jalan menuntut presiden Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri.
- AP Photo/Amitha Thennakoon.
Christina juga mendorong Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan.
Sementara, kepada WNI di Sri Lanka, Christina meminta agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan, termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung/tidak langsung dalam aksi demonstrasi.
"Kami percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan WNI kita selama krisis berlangsung, sembari sama-sama berharap agar situasi krisis Sri Lanka bisa segera teratasi dan situasi kembali normal," imbuhnya.
Kemlu Pastikan WNI Aman
Terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha memastikan 340 WNI di Sri Lanka dalam kondisi aman, menyusul unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota Kolombo.
"KBRI Kolombo mencatat terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI," kata Judha Nugraha melalui pesan singkat seperti dilansir ANTARA, Senin malam.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.
- ANTARA/Aria Cindyara
Sebelumnya, selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.
Pada 9 Juli 2022 berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka yang menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green—area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.
"Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek tersebut, situasi keamanan secara umum di Kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif," ujar Judha.
Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa. "Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut," kata Judha.
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa serta segera menghubungi KBRI Kolombo apabila menghadapi permasalahan melalui sambungan langsung di nomor (94) 77 277 3123.
