Sektor Layanan Publik Lumpuh, Lebanon Menuju 'Negara Gagal'

Di gedung parlemen, tidak ada bahan bakar buat generator sehingga lift tidak berfungsi. Anggota satpam terpaksa naik-turun tangga untuk menyampaikan pesan di antara pekerja.

Warga yang mendaftarkan mobil baru di samsat diberikan catatan yang ditulis tangan, bukan dokumen resmi, karena petugas kehabisan kertas. Komandan militer Lebanon secara tak resmi membolehkan prajurit mencari pekerjaan sampingan yang sebenarnya dilarang.

Rata-rata gaji bulanan pegawai negeri turun drastis dari sekitar 1.000 dolar AS (Rp14,83 juta) menjadi hanya 50 dolar saja (Rp741.300). Angka itu akan berkurang lagi karena nilai tukar pound Lebanon terus turun dari hari ke hari.

Kondisi itu memicu ribuan pegawai negeri dari berbagai kementerian, badan pemerintah, sekolah dan universitas, pengadilan dan bahkan kantor berita negara, melakukan pemogokan. Pekan ini, 350 hakim tidak akan memimpin persidangan. Mereka ikut aksi mogok untuk menuntut kenaikan gaji.

"Hakim-hakim ini lapar," kata Faisal Makki, pendiri Klub Hakim Lebanon, organisasi yang serupa dengan serikat pekerja.

Makki mengatakan kementerian kehakiman telah lama kekurangan anggaran, sehingga para hakim selama bertahun-tahun telah membeli kertas dan tinta cetak dengan uang sendiri. "Sekarang saya tak bisa melakukannya karena saya bisa tidak makan. Negara ini benar-benar gagal," kata dia.

Hidup Primitif

Halaman Selanjutnya

Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan bulanan dengan jeda dua bulan. Dengan kebijakan itu, sebagian besar pegawai negeri akan mendapatkan tunjangan harian dan bantuan sosial, sehingga gaji bersih mereka bertambah jadi 200 dolar (Rp2,97 juta) per bulan.