Sektor Layanan Publik Lumpuh, Lebanon Menuju 'Negara Gagal'
- ANTARA/Reuters/Issam Abdallah.
Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan bulanan dengan jeda dua bulan. Dengan kebijakan itu, sebagian besar pegawai negeri akan mendapatkan tunjangan harian dan bantuan sosial, sehingga gaji bersih mereka bertambah jadi 200 dolar (Rp2,97 juta) per bulan.
Akan tetapi, dengan harga makanan yang melonjak hingga tujuh kali lipat dan restoran hanya mau menerima dolar, kebijakan itu belum memuaskan sekitar 150.000 pekerja sektor publik di Lebanon.
"Tak satu pun pegawai negeri mampu membeli sekilo daging atau ayam, kecuali mungkin sebulan sekali. Hidup kami menjadi primitif, dan kami hanya membeli kebutuhan pokok," kata Chaar.
Nawal Nasr, kepala asosiasi karyawan sektor publik, mengatakan para pekerja menuntut kenaikan gaji lima kali lipat dan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi hal itu memicu kekhawatiran akan inflasi gila-gilaan. Di lain pihak, pendapatan negara menukik karena penarikan pajak tertunda selama dua bulan karena pegawai terkait melakukan mogok.
Perdana menteri yang ditunjuk, Najib Mikati, telah mengatakan bahwa semua tuntutan pekerja mustahil, dan akan menyebabkan kondisi makin bertambah buruk. Kenaikan gaji harus ada "dalam konteks rencana stabilisasi keuangan yang lebih luas", kata dia.
Eksodus Pekerja Terampil
Anjloknya penghasilan telah membuat pemerintah kehilangan sejumlah pekerja dengan keterampilan tinggi. Hampir enam dari 10 pegawai negeri mundur atau berencana mundur, situasi yang belum pernah terjadi sejak perang saudara di Lebanon pada 1975-1990, kata Moubayed.
