- ANTARA
VIVA Dunia - Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS) turut menyoroti pelanggaran HAM pemerintah China terhadap warga Tibet. Mereka mengungkap tingkat represi dan kurangnya ekspresi serta keinginan masyarakat saat ini yang ingin bertahan di Tibet.
Jadi Pengungsi di India
“Tibet Press melaporkan bahwa 60 tahun telah berlalu sejak Dalai Lama bersama dengan banyak orang Tibet, dipaksa meninggalkan Tibet oleh China dan menjadi pengungsi di India,” kata Peneliti CENTRIS, AB Solissa, kepada wartawan, Jumat, 2 September 2022.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Ucapkan Selamat Ulang Tahun
Ia mengatakan tindakan keras yang diambil China hanya karena warga Tibet mengucapkan selamat ulang tahun ke Rinpoche, adalah bentuk nyata ancaman bagi umat beragama.
Menurut laporan Tibet Press, China mengakui bahwa Buddhisme adalah landasan identitas Tibet, dan oleh karena itu lah Tiongkok diduga melakukan upaya habis-habisan untuk mengurangi pentingnya berjalannya perkembangan agama atau aliran kepercayaan di sana.
“Anehnya, China mengklaim telah membebaskan secara damai, namun jika melihat laporan Tibet Press tersebut, apa yang Tiongkok lakukan jelas sebuah pelanggaran HAM,” kata Solissa.
Penindasan Agama di Tibet
Penindasan agama di Tibet yang dilaporkan telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan dilakukan secara terus-menerus oleh China terhadap orang Tibet, adalah bagian dari proses Sinicisasi lengkap wilayah Himalaya oleh Beijing.
Sejak China menduduki Tibet secara pada 1950-an, Pemerintah Tiongkok yang dikuasai Partai Komunis mulai mengubah pandangan warga asli Tibet tentang agama yang segogianya menjadi hak dasar bagi umat manusia.
Awalnya, China menggunakan pendekatan halus yang lebih humanis, untuk memberikan pandangan baru kepada warga Tibet tentang sisi negatif agama.
VIVA Militer: Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- Amnesty International
Bukan hanya di Tibet, kegiatan ilegal Beijing ini juga mereka terapkan pada jutaan orang-orang Uighur yang memeluk agama Islam, serta etnis minoritas pemeluk agama lainnya di China.
Namun, kurangnya isu hak asasi manusia yang diangkat pada setiap kesempatan untuk mendapatkan perhatian yang layak di platform internasional, berdampak dengan semakin merajalelanya dugaan pelanggaran HAM bagi umat beragama di Tibet.
Desak Dunia Bersatu
Atas dasar itulah, CENTRIS mendesak dan mengajak masyarakat dunia untuk bersatu padu menghentikan aksi China, terhadap kebebasan beragama di negaranya.
“Negara-negara dunia termasuk Indonesia yang memiliki keberagaman agama, harus terus menyuarakan kebebasan beragama di Tibet yang sejatinya adalah hak dasar setiap manusia,” kata Solissa.
Dia menambahkan PBB seharusnya memainkan peran mereka sebagai organisasi terbesar dunia yang sejatinya melindungi segenap bangsa-bangsa dunia, termasuk bangsa Tibet, Uighur dan minoritas lainnya yang kebebasan beragamanya kini tengah terancam.
Para biarawan Buddha Tibet merayakan Tahun Baru Losar
- AP Photo/ Ashwini Bhatia
Diduga Lakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Warga Tibet
Otoritas Tiongkok dikabarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Tibet. Tindakan tersebut antara lain mulai dari intimidasi, pelecehan, penyiksaan atau penganiayaan hingga pembunuhan terhadap individu yang disebut tidak mematuhi kebijakan Beijing.
Menurut Radio Free Asia (RFA), China telah memerintahkan para pemimpin mereka dari dua kabupaten yang saat ini merupakan bagian dari provinsi Sichuan, untuk mencegah orang Tibet setempat yang ingin memberikan penghormatan kepada kepala Biara Tibet paling berpengaruh, yakni Kirti Rinpoche, yang berulang tahun ke-80.
Upaya pencegahan juga dilakukan di dunia maya, segala jenis postingan warga Tibet yang berisi ucapan selamat ulang tahun kepada Rinpoche ke-80 secara online, juga diancam akan dikenakan sanksi keras dari otoritas China setempat.
Semua organisasi asing atau individu akan dilarang menyebarkan konten religius di dunia maya di China di bawah regulasi baru, yang disebut Beijing merupakan upaya lainnya untuk menjaga keamanan nasional.
Menurut aturan baru tersebut, tidak ada organisasi atau individu yang akan diizinkan menyebarkan informasi terkait upacara keagamaan di internet.
