Benarkah Warga Rusia Kini Dilarang Masuk Uni Eropa?

Helsinki, Finlandia.
Sumber :
  • Pixabay

VIVA Dunia – Laporan media yang menyebutkan bahwa wisatawan asal Rusia dilarang memasuki Uni Eropa (EU) adalah tidak benar, kata Kedutaan Besar Finlandia di Moskow kepada TASS, Sabtu (10/9).

Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap

Sebelumnya, media yang mengutip Komisaris Eropa untuk Urusan Dalam Negeri Ylva Johansson menuliskan bahwa kunjungan ke EU akan diizinkan bagi warga negara Rusia yang bepergian untuk alasan keluarga dan kemanusiaan, juga bagi jurnalis Rusia.

Warga negara Rusia Viktor Bout ketika di tahanan Thailand

Photo :
  • AP Photo/Apichart Weerawong
Wamenhan Rusia Ditangkap Atas Dugaan Korupsi

Laporan itu tidak menyebutkan secara terperinci apakah membicarakan penangguhan rezim visa yang disederhanakan dan sudah disepakati untuk ditunda, atau sejumlah pembatasan tambahan.

"Informasi ini salah. Laporan tersebut membahas tentang penangguhan visa yang disederhanakan, bukan larangan pariwisata sepenuhnya atau larangan masuk," kata Kedubes Finlandia.

5 Negara Pemegang Hak Veto di PBB, Keputusan Internasional Ada di Tangan Mereka

Sebelumnya otoritas Polandia dan negara-negara Baltik merundingkan pembatasan masuk bagi warga negara Rusia dengan visa Schengen yang masih aktif, yang harus berlaku sebelum 19 September.

Dua warga Rusia di Bali dideportasi

Photo :
  • Dok. Kanwil Kemenkumham Bali

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto menuturkan bahwa Helsinki tidak akan membatasi warga negara Rusia masuk sampai ada penjelasan yang tepat dari Komisi Eropa.

Pada 6 September, Komisi Eropa menyetujui usulan penangguhan sepenuhnya kesepakatan rezim visa yang disederhanakan dengan Rusia.

Brussels berharap supaya keputusan ini akan disetujui Dewan Eropa dan akan diterapkan sebelum 12 September.

Biaya dan durasi pengurusan visa diperkirakan akan meningkat secara signifikan dan visa turis menjadi prioritas terakhir.

Komisi Eropa juga meminta negara-negara EU untuk memeriksa "risiko keamanan" pemohon visa. (Ant/Antara)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya