- ANTARA/Reuters/Dado Ruvic.
VIVA Dunia – China bersedia melakukan upaya maksimal untuk mengupayakan penyatuan kembali atau perdamaian dengan Taiwan, kata juru bicara pemerintah China, pada Rabu, 21 September 2022, setelah berminggu-minggu manuver militer dan latihan perang, yang dilakukam oleh Beijing di dekat pulau itu.
Sebelumnya, China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya sendiri. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.
China telah melakukan latihan di dekat Taiwan sejak awal bulan lalu setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi mengunjungi Taipei. Beijing juga menembakkan rudal ke perairan dekat pulau itu.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen
- Facebook @Tsai Ing-wen
Ma Xiaoguang, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa China bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai penyatuan kembali secara damai.
"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali," kata Ma, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 21 September 2022.
Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan, tambahnya.
Satu negara dua sistem
China telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan, mirip dengan formula, di mana bekas jajahan Inggris di Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997.
Ma mengatakan Taiwan dapat memiliki sistem sosial yang berbeda dari daratan yang memastikan cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama, tetapi itu di bawah prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.
Pesawat-pesawat tempur China seliweran di langit sekitar Taiwan
- Li Bingyu/Xinhua via AP
Semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal itu dan hampir tidak memiliki dukungan publik, menurut jajak pendapat, terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun 2020. Apalagi setelah kota itu diguncang oleh anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan saat protes berlangsung.
China juga tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya, dan pada tahun 2005 mengesahkan undang-undang yang memberi negara itu dasar hukum untuk tindakan militer terhadap Taiwan jika ia memisahkan diri.
China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada tahun 2016, dengan keyakinan bahwa dia adalah seorang separatis. Dia juga telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.
Namun pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di Singapura pada tahun 2015.
Berbicara pada konferensi pers yang sama, Qiu Kaiming, kepala departemen penelitian di Kantor Kerja Taiwan, mengatakan pertemuan Xi dan Ma menunjukkan fleksibilitas strategis mereka terhadap Taiwan.
