Ukraina Beberkan Bukti Referendum yang Dibikin Rusia Tidak Sah

Referefendum pro Rusia di sejumlah wilayah Ukraina termasuk di Luhansk
Sumber :
  • AP Photo

VIVA – Setelah mengadakan referendum di empat wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina sampaikan pernyataan yang mengecam tindakan paksa yang dilakukan Rusia di wilayah tersebut.

img_title Polisi Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Diimingi-imingi Gaji Belasan Ribu Dolar

Pada 23-27 September, Federasi Rusia menyelenggarakan referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk dan Donetsk di Ukraina.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Mereka memaksa orang-orang di wilayah ini untuk mengisi beberapa dokumen. Mereka juga menggunakan laras senjata yang merupakan kejahatan Rusia lainnya dalam agresinya terhadap Ukraina. Tindakan tersebut sangat melanggar Konstitusi dan hukum Ukraina, serta norma hukum internasional dan kewajiban internasional Rusia," tulis pernyataan Kemlu Ukraina dikutip dari situs resminya pada Rabu, 28 September 2022.

img_title Warga Cimahi Diduga Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Diiming-imingi Gaji Besar

Tank melintas di jalan Luhansk dan tampak poster referendum dipasang

Photo :
  • AP Photo

Referendum ini menurut Kemlu Ukraina tidak ada hubungannya dengan ekspresi keinginan dan tidak memiliki implikasi apa pun terhadap sistem administrasi-teritorial Ukraina dan perbatasan yang diakui secara internasional.

img_title Pangeran Harry Siap Bergabung Lagi dengan Militer Inggris demi Lawan Rusia

Ukraina dan komunitas internasional juga mengutuk tindakan Rusia itu dan menganggapnya tidak sah atas pencaplokan wilayah secara paksa.

Semua warga negara Ukraina yang mengambil bagian dalam referendum ini nantinya akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan KUHP Ukraina.

"Pihak berwenang Ukraina sudah mengambil tindakan untuk melacak mereka dan membawa mereka ke pengadilan," sambungnya dalam pernyataan.

Wilayah Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, seperti Krimea Ukraina, tetap menjadi wilayah kedaulatan Ukraina.

Ukraina juga memiliki hak untuk memulihkan integritas teritorialnya dengan cara militer dan diplomatik, dan akan terus membebaskan wilayah yang diduduki sementara oleh Rusia.

"Ukraina tidak akan pernah menyetujui ultimatum Rusia. Upaya Moskow untuk menciptakan garis pemisah baru atau melemahkan dukungan internasional untuk Ukraina pasti akan gagal," bunyi pernyataan itu.

Dengan mengorganisir referendum palsu di empat wilayah Ukraina, Rusia dengan sengaja menunjukkan bahwa semua sinyal kesiapannya untuk negosiasi dimaksudkan untuk menutupi agresi bersenjatanya dan upaya tak berdaya untuk mempertahankan wilayah yang diduduki sementara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rusia dianggap secara konsisten menunjukkan penghinaannya terhadap semua orang yang telah menyerukan diplomasi.  

"Kami mengharapkan negara-negara yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai niat Rusia yang sebenarnya dan meningkatkan dukungan mereka untuk Ukraina dalam melawan agresi Rusia, alih-alih tidak melakukan tindakan dengan kedok keinginan mereka untuk memainkan peran penjaga perdamaian yang tidak dibutuhkan Rusia."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut