- AP Photo
VIVA – Setelah mengadakan referendum di empat wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina sampaikan pernyataan yang mengecam tindakan paksa yang dilakukan Rusia di wilayah tersebut.
Pada 23-27 September, Federasi Rusia menyelenggarakan referendum di wilayah Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk dan Donetsk di Ukraina.
"Mereka memaksa orang-orang di wilayah ini untuk mengisi beberapa dokumen. Mereka juga menggunakan laras senjata yang merupakan kejahatan Rusia lainnya dalam agresinya terhadap Ukraina. Tindakan tersebut sangat melanggar Konstitusi dan hukum Ukraina, serta norma hukum internasional dan kewajiban internasional Rusia," tulis pernyataan Kemlu Ukraina dikutip dari situs resminya pada Rabu, 28 September 2022.
Tank melintas di jalan Luhansk dan tampak poster referendum dipasang
- AP Photo
Referendum ini menurut Kemlu Ukraina tidak ada hubungannya dengan ekspresi keinginan dan tidak memiliki implikasi apa pun terhadap sistem administrasi-teritorial Ukraina dan perbatasan yang diakui secara internasional.
Ukraina dan komunitas internasional juga mengutuk tindakan Rusia itu dan menganggapnya tidak sah atas pencaplokan wilayah secara paksa.
Semua warga negara Ukraina yang mengambil bagian dalam referendum ini nantinya akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan KUHP Ukraina.
"Pihak berwenang Ukraina sudah mengambil tindakan untuk melacak mereka dan membawa mereka ke pengadilan," sambungnya dalam pernyataan.
Wilayah Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson, seperti Krimea Ukraina, tetap menjadi wilayah kedaulatan Ukraina.
Ukraina juga memiliki hak untuk memulihkan integritas teritorialnya dengan cara militer dan diplomatik, dan akan terus membebaskan wilayah yang diduduki sementara oleh Rusia.
"Ukraina tidak akan pernah menyetujui ultimatum Rusia. Upaya Moskow untuk menciptakan garis pemisah baru atau melemahkan dukungan internasional untuk Ukraina pasti akan gagal," bunyi pernyataan itu.
Dengan mengorganisir referendum palsu di empat wilayah Ukraina, Rusia dengan sengaja menunjukkan bahwa semua sinyal kesiapannya untuk negosiasi dimaksudkan untuk menutupi agresi bersenjatanya dan upaya tak berdaya untuk mempertahankan wilayah yang diduduki sementara.
Rusia dianggap secara konsisten menunjukkan penghinaannya terhadap semua orang yang telah menyerukan diplomasi.
"Kami mengharapkan negara-negara yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai niat Rusia yang sebenarnya dan meningkatkan dukungan mereka untuk Ukraina dalam melawan agresi Rusia, alih-alih tidak melakukan tindakan dengan kedok keinginan mereka untuk memainkan peran penjaga perdamaian yang tidak dibutuhkan Rusia."
Ukraina juga menyerukan semua negara dan organisasi internasional untuk segera mengutuk tindakan ilegal Kremlin di wilayah yang diduduki sementara dan untuk meningkatkan isolasi Rusia.
Ukraina meminta Uni Eropa, NATO, dan Kelompok Tujuh (G7) untuk segera dan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Rusia, termasuk dengan menjatuhkan sanksi baru yang keras, dan secara meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina.
Paket bantuan itu bisa termasuk dengan memberikan tank, pesawat tempur, kendaraan lapis baja, artileri jarak jauh, anti-pesawat dan peralatan pertahanan rudal.
"Kami meminta mitra kami untuk menjelaskan kepada Rusia bahwa satu-satunya tanggapan terhadap upaya pencaplokan, pemerasan, dan ultimatumnya adalah peningkatan dukungan untuk Ukraina sehingga ia menang atas agresor."
AS Gelontorkan Lagi Rp 420 Triliun Lebih untuk Perang Israel di Gaza
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, pada Rabu, 24 April 2024, bersiap menandatangani paket bantuan yang telah lama tertunda, untuk mendukung perang Israel di Gaza.
