Mobilisasi 300.000 Pasukan Putin Kacau-balau, Komandannya Dipecat

Pasukan nasional Rusia berjalan dekat peluncur rudal Topol di St Petersburg
Sumber :
  • AP Photo/Dmitri Lovetsky

VIVA Dunia – Ribuan orang Rusia yang dimobilisasi untuk dinas militer di Ukraina telah dipulangkan. Selain itu komisaris militer di wilayah Khabarovsk Rusia diberhentikan karena adanya kemunduran akibat mobilisasi 300.000 prajurit cadangan Presiden Vladimir Putin yang dianggap kacau balau.

Demi Alasan Keamanan, Polandia Siap Tampung Senjata Nuklir NATO

Di medan perang, Putin mengalami performa kemunduran pada hari Minggu, 2 Oktober 2022, dengan pasukan Ukraina mengklaim kendali penuh atas pusat logistik timur Rusia di Lyman, keuntungan paling signifikan mereka dalam beberapa minggu.

Mobilisasi pertama Rusia sejak Perang Dunia II ini dilakukan setelah pasukannya menderita kekalahan besar di Ukraina. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas dan memaksa ribuan orang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari wajib militer secara paksa.

Kerjasamanya dengan Iran dan Rusia Disebut Sumber Kejahatan oleh AS, China Murka

Polisi Rusia menangkap para demonstran menentang mobilisasi tentara cadangan.

Photo :
  • VOA Photo.

Mikhail Degtyarev, Gubernur wilayah Khabarovsk di Timur Rusia mengatakan beberapa ribu pria telah melakukan pendaftaran dalam 10 hari tetapi banyak yang tidak memenuhi syarat.

Deretan Negara yang Dianggap Paling Siap Hadapi Perang Dunia 3

"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," katanya dalam sebuah unggahan video di Telegram.

Tentara Ukraina kembali ke pos mereka di Izium usai direbut dari militer Rusia

Photo :
  • AP Photo/Evgeniy Maloletka

Melansir dari The Straits Times, Senin 3 Oktober 2022, dia mengatakan komisaris militer wilayah itu juga telah dicopot namun pemecatannya tidak akan mempengaruhi mobilisasi.

Mobilisasi itu disebut-sebut sebagai pendaftaran mereka yang memiliki pengalaman militer. Namun sejumlah pihak menilai bahwa seleksinya mengabaikan catatan dinas, kesehatan, status pelajar dan bahkan standar usia layak.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya