- Ludovic Marin, Pool via AP
VIVA Dunia – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani dekrit pada Selasa, 4 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi mustahil, menyusul referendum Putin untuk mencaplok empat wilayah Ukraina.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia akan menunggu sampai Zelensky berubah pikiran atau sampai presiden baru menjabat di Ukraina.
Sementara itu Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meyakinkan Zelensky dalam panggilan telepon bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Ukraina yang diklaim oleh Rusia.
Persiapan konser Red Square Moskow yang menyambut wilayah hasil referendum
- AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Melansir dari VOA, Rabu, 5 Oktober 2022, Biden juga mengatakan AS siap untuk membebankan biaya besar pada individu, entitas, atau negara mana pun yang mendukung klaim aneksasi Rusia.
Selain itu, Biden mengatakan kepada pemimpin Ukraina bahwa AS mengirim pemerintah Kiev lagi UD$625 juta atau setara dengan Rp9,498 triliun dalam persenjataan untuk membantunya menangkis invasi Rusia.
Sejauh ini, total bantuan senjata yang diberikan oleh AS pada Ukraina menjadi lebih dari US$17,5 miliar atau Rp265,956 triliun sejak Januari 2021, ketika Biden menjabat.
Sebelumnya pada minggu lalu, Majelis Tinggi Parlemen Rusia memilih untuk menjadikan empat wilayah Ukraina bagian dari Rusia, mendorong maju dengan proses yang telah dikutuk oleh Ukraina dan sekutu Baratnya.
Seorang prajurit Ukraina akibat serangan di Donetsk Oblast dievakuasi paramedis
- AP Photo/Bernat Armangue
Sekjen PBB Antonio Guterres juga menggambarkan referendum itu sebagai eskalasi berbahaya yang tidak memiliki nilai hukum.
Majelis Rendah Rusia sudah memberikan persetujuannya setelah Rusia menyelenggarakan referendum di empat wilayah Ukraina yang diduduki oleh pasukan Rusia.
Ukraina mengatakan pemungutan suara diadakan di bawah kondisi paksaan dan tidak mewakili kehendak rakyat di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson.
Guterres mengungkapkan pada pekan lalu bahwa aneksasi wilayah suatu negara oleh negara lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan adalah pelanggaran prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.
