- AFP
VIVA Dunia – Politisi sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, telah menuntut untuk lebih banyak masjid di negara itu untuk ditutup. Melansir dari Anadolu Agency pada Kamis, 6 Oktober 2022, permintaannya itu masih kembali ditambah, meskipun sudah terjadi penutupan 24 masjid di Prancis dalam dua tahun terakhir atas perintah Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin.
Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Prancis, BFMTV, Marine Le Pen mengatakan "Dia (Darmanin) menutup sebuah masjid di sana, sebuah masjid di sini. Dia sesekali memecat seorang pengkhotbah, tetapi dia harus menutup semua masjid ekstremis di tanah kami." ujarnya.
Politisi Prancis, Marine Le Pen
- bloomberg.com
Ditanya tentang kriteria penutupan, Le Pen mengatakan semua Muslim yang memiliki "retorika radikal" harus dideportasi.
Tahun lalu, pada bulan Agustus, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang "anti-separatisme" yang kontroversial yang telah dikritik karena memilih Muslim.
RUU itu disahkan oleh Majelis Nasional pada musim panas lalu, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri. RUU itu diperdebatkan di Prancis setelah tiga serangan akhir tahun 2021 oleh para ekstremis termasuk pemenggalan kepala seorang guru, Samuel Paty pada Oktober. Pemerintah berpendapat aturan itu diperlukan untuk mendukung sistem sekuler Prancis.
Pada bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri Prancis mulai memproses penutupan Masjid Obernai di daerah Bas-Rhin. Kemendagri Prancis menuding imam Masjid Obernai melakukan kegiatan dakwah radikal, dengan bersikap bermusuhan terhadap masyarakat Prancis dan membuat pernyataan provokatif terhadap nilai-nilai republik.
Polisi berjaga di depan masjid di Prancis
- AFP
Karena hal ini, Prancis menuai kritikan dari komunitas internasional, NGO dan organisasi HAM, terutama PBB, lantaran menargetkan dan meminggirkan kaum Muslim
Menyinggung persidangan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti yang akan datang, dalam kasus konflik kepentingan, Le Pen menuntut Presiden Emmanuel Macron agar mencopotnya dari jabatannya.
Selain itu, pada penyelidikan yang dibuka terhadap Alexis Kohler, sekretaris jenderal Elysee, atas tuduhan konflik kepentingan, Le Pen bertanya: "Apakah Emmanuel Macron ingin membuat seseorang yang dicurigai memiliki konflik kepentingan dalam posisi kritis seperti itu?" Partai Reli Nasional yang dipimpin Le Pen akan mengusulkan RUU untuk pemecatan Kohler.
