- ANTARA/HO-CICA Secretariat/as
VIVA Dunia – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Kamis (13/10) menyindir India ketika mengatakan negaranya menginginkan hubungan yang damai dengan para tetangga, termasuk India, karena stabilitas di kawasan adalah hal terpenting.
Namun, "sampai India menghentikan kekejaman di IIOJK, perdamaian sejati dan abadi akan tetap sulit diraih", katanya.
IIOJK adalah sebutan Pakistan bagi Jammu dan Kashmir, yang dianggap negara itu sebagai "wilayah yang dikuasai India secara tidak sah".
"Di lembah Kashmir yang terteror ini, India mengusung demokrasi bukan dengan surat suara (ballot), tetapi peluru (bullet)," kata dia.
Sharif mengeluarkan pernyataan itu saat berpidato dalam acara pembukaan pertemuan puncak ke-6 Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (CICA) di Astana, Kazakhstan, yang juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Kebudayaan India Meenakashi Lekhi mengatakan India menyayangkan sikap Pakistan yang dianggapnya kembali memanfaatkan forum CICA untuk menyebarkan propaganda dan mengalihkan fokus pembicaraan.
Lekhi hadir dalam pertemuan para menteri CICA di lokasi yang sama.
"Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir dan Ladakh telah dan akan tetap menjadi bagian integral dari India. Pakistan tidak memiliki locus standi untuk mengomentari urusan dalam negeri India," kata Lekhi.
"Pernyataan Pakistan hari ini merupakan campur tangan besar dalam urusan internal, kedaulatan, dan integritas teritorial India yang tidak sesuai dengan Deklarasi CICA tentang Prinsip-Prinsip yang Memandu Hubungan Antarnegara Anggota CICA pada September 1999," katanya, menambahkan.
Belum ada komentar dari PM India Narendra Modi, yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut, terhadap pernyataan yang dilontarkan PM Pakistan Shehbaz Sharif itu.
Sekretaris jenderal CICA yang baru ditunjuk, Kairat Saribay, menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait masalah itu. (Ant/Antara)
Istana Sebut Nama-nama Anggota Pansel KPK Akan Diumumkan Bulan Ini
Presiden Joko Widodo tengah mengkaji nama-nama calon anggota Pansel KPK.
