Terus Serang Fasilitas Energi Ukraina, Rusia Dicap Menebar Teror
- Markus Schreiber/AP.
VIVA Dunia – Serangan baru Rusia menghancurkan jaringan listrik Ukraina, dan menyebabkan pemadaman listrik di seluruh ukraina yang dilanda perang, dan di negara tetangga Moldova. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada PBB bahwa serangan itu merupakan kejahatan nyata terhadap kemanusiaan.
Sistem energi Ukraina telah ditinggalkan dalam keadaan compang-camping, dan jutaan orang telah mengalami periode yang lama tanpa listrik setelah berminggu-minggu pemboman Rusia. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan prioritas Ukraina pada musim dingin ini adalah kelangsungan hidup.
Militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menembakkan sekitar 70 rudal jelajah ke sasaran di seluruh negeri pada Rabu, 23 November 2022, dan juga mengerahkan drone penyerang.
VIVA Militer: Ledakan di Provinsi Lviv, Ukraina, akibat serangan rudal Rusia
- itv.com
Serangan itu menambah tekanan pada jaringan Ukraina, mengganggu pasokan listrik di wilayah selatan dan timur, dengan pemadaman air dan listrik di ibu kota Kiev.
"Ketika kita memiliki suhu di bawah nol, dan jutaan orang tanpa pasokan energi, tanpa pemanas, tanpa air, ini jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Zelensky kepada Dewan Keamanan PBB Rabu malam melalui tautan video, dikutip dari NDTV, Kamis, 24 November 2022.
Serangan itu menewaskan beberapa orang dan memutus tiga pembangkit listrik tenaga nuklir, kata para pejabat.
Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan serangan Rusia yang terbaru adalah tanggapan atas keputusan Parlemen Eropa untuk mengakui Rusia sebagai negara sponsor terorisme atas invasi sembilan bulannya ke Ukraina. Duta Besar Prancis untuk PBB menyebut serangan Rusia terhadap sistem energi Ukraina sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter.
"Tujuannya jelas dalam menghadapi kekalahan militer, untuk menebarkan teror," kata Nicolas de Riviere kepada Dewan Keamanan PBB.
"Kelanjutan dari pembalasan ini tidak dapat ditoleransi," pungkasnya.
Keanggotaan Palestina di PBB Kembali Dipersidangkan, Ada Poin Tambahan
Majelis Umum PBB akan kembali melakukan persidangan pada hari ini, 10 Mei 2024, untuk mempertimbangkan kembali tawaran keanggotaan Palestina dan memberikan hak tambahan.
