- BBC News.
VIVA Dunia – Lebih dari 80.000 warga Israel telah melakukan unjuk rasa di Tel Aviv dan menentang rencana pemerintah yang baru untuk merombak peradilan. Reformasi baru yang disahkan oleh pemerintah akan memudahkan parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.
Para pengunjuk rasa menggambarkan perubahan yang diusulkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai serangan terhadap pemerintahan demokratis. Ini mengikuti pembentukan pemerintah baru paling religius dan garis keras dalam sejarah Israel.
Melansir dari BBC Internasional, Senin, 16 Januari 2023, demonstrasi juga diadakan di luar kediaman perdana menteri di Yerusalem dan di kota utara Haifa. Sekelompok pengunjuk rasa juga bentrok dengan polisi saat mencoba memblokir jalan utama, jalan raya Ayalon, di Tel Aviv.
Lebih dari 80.000 warga Israel telah melakukan unjuk rasa di Tel Aviv dan menentang rencana pemerintah yang baru untuk merombak peradilan.
- BBC News.
Sementara itu, kritikus mengatakan reformasi akan melumpuhkan independensi peradilan, mendorong korupsi, mengatur kembali hak-hak minoritas dan menghilangkan kredibilitas sistem pengadilan Israel. Sebuah spanduk yang merujuk pada koalisi baru yang dipimpin oleh Netanyahu sebagai pemerintahan menuliskan bahwa pemerintah itu sungguh memalukan.
Di antara mereka yang menentang reformasi itu adalah ketua Mahkamah Agung Israel, Esther Hayat, dan jaksa agung negara itu. Wartawan BBC juga melihat di Tel Aviv bahwa para pengunjuk rasa mengenakan bendera Israel, membawa poster dalam bahasa Ibrani, dan gambar Netanyahu dicoret dengan huruf X di mulutnya.
Ada sekelompok gadis muda dengan cetakan tangan bercat merah menutupi mulut mereka. Mereka ingin memberi tahu pemerintah bahwa mereka tidak akan diam.
Seorang wanita, yang meminta untuk tidak menggunakan namanya, mengatakan melalui air matanya bahwa dia adalah generasi kedua yang selamat dari Holocaust. "Orang tua saya berimigrasi dari rezim non-demokratis untuk hidup dalam demokrasi," katanya.
"Mereka datang dari rezim totaliter untuk hidup bebas. Jadi melihat yang hancur sungguh memilukan."
Aksi protes ini adalah demonstrasi terbesar sejak pemerintah koalisi baru Netanyahu dilantik, pada bulan Desember. Partai-partai oposisi juga telah meminta warga Israel untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa untuk menyelamatkan demokrasi dan memprotes rencana pemeriksaan peradilan.
VIVA Militer; Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
- Washington Post
Di bawah rencana yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin, awal bulan ini, mayoritas parlemen (Knesset) akan memiliki kekuatan untuk secara efektif membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah saat itu untuk meloloskan undang-undang tanpa takut akan dirobohkan.
Kritikus khawatir bahwa pemerintah baru dapat menggunakan ini untuk membatalkan persidangan kriminal yang sedang berlangsung terhadap Netanyahu, meskipun pemerintah belum mengatakan akan melakukan itu.
Reformasi juga akan memberi politisi lebih banyak pengaruh atas penunjukan hakim, dengan sebagian besar anggota panitia seleksi berasal dari koalisi yang berkuasa. Jika disahkan menjadi undang-undang, rencana tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk membuat undang-undang yang mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki tanpa mengkhawatirkan tantangan di Mahkamah Agung.
