Rusia Tuntut 680 Pejabat Ukraina Terlibat Kejahatan Perang
- ANTARA FOTO
VIVA Dunia – Rusia menyatakan 680 pejabat Ukraina, termasuk 118 anggota angkatan bersenjata dan kementerian pertahanan, terlibat dalam kejahatan perang, termasuk menggunakan senjata terhadap warga sipil, demikian menurut kantor berita TASS, Senin 20 Februari 2023.
Menurut laporan yang mengutip ketua penyidik umum Rusia itu, para pejabat Ukraina dituduh menggunakan "metode dan peralatan perang yang dilarang" sebagaimana diatur Pasal 356 undang-undang kejahatan Rusia.
"Saat ini, prosedur penuntutan diajukan kepada 680 orang," kata Alexander Bastrykin, kepala Komite Investigasi Rusia, seperti dikutip kantor berita TASS dalam sebuah wawancara.
VIVA Militer: Pasukan militer Ukraina di kota Artyomovsk (Bakhmut)
- theglobeandmail.com
Sebanyak 118 orang dari yang 680 yang dituntut itu adalah para komandan dan pimpinan Angkatan Bersenjata Ukraina dan Kementerian Pertahanan Ukraina. Bastrykin, yang melapor langsung kepada Presiden Vladimir Putin, mengatakan dakwaan tersebut termasuk penggunaan senjata terhadap penduduk sipil.
Dia menambahkan 138 orang di antaranya didakwa secara in absentia. Tapi Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen tuduhan komite tersebut. Pihak berwenang Ukraina juga belum berkomentar. Menurut Kantor Kejaksaan Ukraina, pihak berwenang Ukraina sudah mendaftarkan sekitar 70.000 kejahatan perang yang dilakukan Rusia sejak awal konflik ini.
Ukraina juga sudah mengajukan sejumlah perkara kriminal kepada anggota pasukan Rusia, termasuk terhadap bos kelompok tentara bayaran Wagner. Baik Ukraina maupun Rusia membantah membidik warga sipil dalam invasi Ukraina yang sudah berlangsung setahun, menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang terlantar, dan menghancurleburkan berbagai kota itu.
Pekan lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden secara resmi menyimpulkan Rusia telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" di Ukraina. Rusia membantah tuduhan ini. (Ant/Antara)
Yusril Buka Suara soal Maraknya WNI Jadi Tentara Rusia, Ingatkan Hal Ini
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait penyebab WNI yang bergabung dengan militer Rusia
