RI Calonkan Diri Jadi Anggota HAM PBB, Pengakuan Jokowi Disinggung di Jenewa
- Kemlu
VIVA Dunia – Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, pada Senin, 27 Februari 2023.
Retno mengatakan bahwa pencalonan Indonesia sebagai Dewan HAM dengan mengusung tema "Inclusive Partnership for Humanity", yang bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Indonesia atas penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity," katanya, saat press briefing, yang disiarkan melalui Youtube, pada Selasa, 28 Februari 2023.
"Dan saya meminta dukungan dari semua negara terhadap pencalonan tersebut," imbuhnya
Dalam sidang Dewan HAM PBB, Menlu RI mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.
"Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah," ujarnya
Menlu RI Retno Marsudi di Sidang Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss
- Kemlu
Selain itu, menurut Retno, Penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas. "Kita harus menghentikan perang dan konflik," ungkap Retno
Secara khusus, dia menyatakan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, menyusul insiden di Huwara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.
"Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan," kata dia.
Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM sebagai aspek penting dalam perlindungan HAM.
Mantan Dubes RI di Belanda itu juga menyampaikan sikap Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu.
"Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan—dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu," tegasnya
Ketiga, memperkuat arsitektur HAM melalui pentingnya Dewan HAM PBB beradaptasi dengan tantangan HAM terkini. Untuk itu, imparsialitas, transparansi dan dialog harus menjadi ruh Dewan HAM.
"Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik," ujar dia.
Disamping itu, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Menurut Retno, perang di Ukraina masih mewarnai perdebatan di pertemuan Dewan HAM. Konflik tersebut dianggap sebagai penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat selama tahun 2022.
Selain itu, isu-isu non tradisional seperti perubahan iklim, aksi terorisme, dan kemunduran perlindungan hak kelompok rentan, termasuk pemenuhan hak perempuan dan anak, serta pembatasan ruang sipil akibat konflik, juga menjadi pokok pembahasan.
Sebagaimana Indonesia, negara lainnya juga mengangkat perlunya dialog dan kerja sama untuk pemajuan HAM, serta penguatan Dewan HAM dan seluruh mekanismenya.
Secara khusus, Indonesia mengingatkan agar negara anggota PBB tidak melupakan pelanggaran HAM dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina di tengah perhatian dunia yang tertuju pada situasi lain.
