- Kyodo News via AP
VIVA Dunia – Perdana Menteri PM Jepang Fumio Kishida belum lama ini memecat seorang pembantunya karena merendahkan kaum LGBT.
Bawahannya mengatakan tidak ingin hidup berdampingan dengan pasangan lesbian, gay, biseksual atau transgender. Dia juga menyempurnakan bahwa orang-orang akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis diizinkan.
PM Jepang, Fumio Kishida.
- Nikkei Asia
Dalam sambutannya yang dilaporkan oleh media lokal, Masayoshi Arai, seorang pejabat ekonomi dan perdagangan yang bergabung dengan staf Kishida sebagai sekretaris pada bulan Oktober, menambahkan dia bahkan tidak ingin melihat pasangan sesama jenis.
"Komentarnya keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah," kata Kishida dalam sambutannya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran publik NHK, seperti dilansir Asia News Network.
Berbicara kepada wartawan di kemudian hari, pemimpin Jepang itu mengatakan bahwa dia telah memecat Arai, yang sebelumnya meminta maaf atas komentar yang dibayangkan itu. Komentar Arai muncul setelah Kishida mengatakan di parlemen bahwa pernikahan sesama jenis perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpotensi berdampak pada struktur keluarga.
Insiden itu memalukan bagi Kishida saat dia bersiap menjamu para pemimpin lain dari negara-negara G7 pada bulan Mei.
Tidak seperti Jepang, yang telah diperintah oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang menghancurkan selama hampir tujuh dekade terakhir, anggota G7 lainnya mengizinkan pernikahan atau serikat pekerja untuk pasangan sesama jenis.
Menurut jajak pendapat baru-baru ini, dukungan publik Kishida telah berkurang setengahnya menjadi sekitar 30 persen sejak tahun lalu menyusul serangkaian pejabat senior yang tercemar skandal.
Pengunjuk rasa LGBT di Jepang
- BBC.com
Dalam survei yang diterbitkan oleh NHK pada Juli 2021, dua bulan sebelum Kishida menjadi perdana menteri, 57 persen dari 1.508 responden mengatakan mereka mendukung pengakuan hukum serikat sesama jenis.
Karena mereka tidak diperbolehkan untuk menikah, pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi aset satu sama lain dan ditolak hak orang tua untuk anak masing-masing.
Pada bulan November, pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis, tetapi juga mengatakan kurangnya perlindungan hukum untuk keluarga sesama jenis melanggar hak asasi mereka.
