Arab Saudi Terapkan Banyak Kebijakan Baru, Ahli: Agama Digantikan Dengan Budaya
- VIVA Militer
VIVA Dunia – Berita-berita tentang perubahan di negara kerjaaan Arab Saudi memang sudah santer terdengar.
Bruno Schmidt-Feuerheerd, seorang ahli dan analis politik di University of Cambridge, mengatakan perubahan yang terjadi di Arab Saudi, di bawah kepemimpinan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri, Mohammed bin Salman, melansir DW,
"Di ruang publik Saudi, agama semakin digantikan oleh budaya,"
Salah satunya karena pembangunan besar- besaran, salah satunya bangunan yang memiliki bentuk seperti Ka'bah, bernama "The Mukaab".
"The Mukaab", yang diterjemahkan berarti "Kubus Baru", akan memiliki tinggi 400 meter lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Bagian dalamnya akan menampung banyak hiburan, hotel dan restoran.
The Mukaab, bangunan berbentuk kunus raksasa yang akan dibangun Arab Saudi.
- Al Arabiya
Meskipun biayanya tetap dirahasiakan, konstruksi akan segera dimulai, dan penyelesaian dijadwalkan pada tahun 2030. Kubus baru ini menyerupai bangunan paling penting di Arab Saudi, Kabah, situs Islam paling suci di Mekkah.
Muslim di seluruh dunia berdoa ke arah Kabah atau bepergian ke sana selama haji atau umrah dan selama Ramadhan. Rencana komersial "The Mukaab” bukanlah satu-satunya langkah menuju identitas nasional baru yang tidak lagi terikat dengan agama.
Hari libur nasional
Menurut keputusan kerajaan oleh ayah putra mahkota, Raja Salman, pada 2022, tanggal 22 Februari kini diperkenalkan sebagai hari libur untuk merayakan berdirinya negara Saudi pertama.
Hingga saat itu, Hari Nasional negara tersebut dirayakan pada tanggal 23 September. Pada bulan Februari, Arab Saudi merayakan Hari Pendiriannya yang kedua selama akhir pekan empat hari dengan berbagai acara dan kembang api di seluruh negeri.
"22 Februari adalah tanggal sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar sejarah, dan niat di balik ini adalah dorongan nasionalis untuk merayakan hari libur non-agamanya sendiri," kata Schmidt-Feuerheerd.
Pada tahun 2022, putra mahkota mengumumkan bahwa tanggal pendirian negara telah diubah dari tahun 1744 menjadi 1727.
Valentine di Arab Saudi.
- Al Arabiya
Sampai saat itu, tanggal pendirian telah dikaitkan dengan kesepakatan pada tahun 1744 antara keluarga Saud yang berkuasa dan ulama Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, yang mengilhami istilah Islam Wahhabi, atau Wahhabisme, yang dominan di Arab Saudi sejak pertengahan abad ke-19.
Keluarga Saud telah berjanji untuk mendanai Wahhabisme dan memberikan otoritas gerakan atas pendidikan dan moralitas publik, dan, pada gilirannya, al-Wahhab berjanji untuk melegitimasi kekuasaan keluarga Saudi dari sudut pandang agama.
Namun, pada 1727, Mohammed bin Saud naik ke tampuk kekuasaan sebagai pendiri negara Saudi pertama setelah mengambil alih emirat Diriyah, yang berada di utara Riyadh. “Interpretasi baru atas kelahiran negara jelas meremehkan peran agama,” kata Schmidt-Feuerheerd.
Lalu, pada bulan ini, hari Bendera Nasional diumumkan sebagai hari libur pada 11 Maret. "Nilai bendera nasional meluas sepanjang sejarah negara Saudi, sejak didirikan pada 1139 H (pada kalender Islam) - 1727 M," kantor berita nasional Arab Saudi SPA melaporkan, menyoroti tahun pendirian yang baru.
Terbaru, warga negara asing kini bisa mendapat kewarganegaraan Arab Saudi. Tak satu pun dari perkenalan ini yang menyebabkan protes keras dari penduduk Saudi yang berjumlah sekitar 36 juta. Schmidt-Feuerheerd mengatakan ada beberapa penjelasan untuk tingkat penerimaan yang tinggi.
Puluhan ribu orang Saudi telah belajar di luar negeri, didukung oleh Beasiswa Raja Abdallah yang didanai penuh. "Sekembalinya mereka, mereka sama sekali tidak kewalahan secara budaya oleh modernisasi negara," kata Schmidt-Feuerheerd.
Pendidikan dan penciptaan lapangan kerja bagi populasi muda Saudi secara demografis telah menjadi prioritas kerajaan, dan merupakan bagian dari perombakan ekonomi besar-besaran yang disebut Visi 2030, yang diperkenalkan oleh putra mahkota pada tahun 2016.
Serangkaian reformasi yang luas berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dari minyak dan untuk memodernisasi negara.
Hak perempuan lebih luas
Sejak itu, perempuan diberi lebih banyak hak, bioskop dibuka kembali, dan Komisi Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan, yang dikenal sebagai mutawa atau polisi moral, dihapuskan. Pada gilirannya, audiensi campuran dan kencan di depan umum menjadi mungkin, bahkan normal.
Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman alias MBS.
- Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File
"Pada saat yang sama, sementara ada lebih banyak kebebasan sosial, negara ingin tetap menjadi satu-satunya agen perubahan," kata Schmidt-Feuerheerd. "Segala bentuk aktivisme politik tidak dianjurkan, dan bahasa baru menggambarkan kritik sebagai pengkhianat bangsa," tambahnya.
Ada cukup banyak contoh dampak setelah perbedaan pendapat atau panggilan untuk reformasi.
Aktivis perempuan Loujain al-Hathloul menghabiskan tiga tahun di penjara setelah mengadvokasi hak untuk mengemudi pada tahun 2018, dan tetap di sana lama setelah perempuan secara resmi diizinkan untuk mengambil kemudi.
Pada tahun 2022, Salma al-Shahab yang berusia 34 tahun dijatuhi hukuman 34 tahun penjara karena menyukai tweet hak asasi manusia di Twitter dan Nourah bint Saeed al-Qahtani menerima hukuman 45 tahun penjara karena alasan yang sama, hukuman terlama untuk pelanggaran seperti itu.
Aturan di Bulan Ramadhan yang Berbeda
Umat Islam menanti waktu berbuka puasa dengan takjil yang dibagikan warga Madinah di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Selasa, 7 Mei 2019.
Minggu ini, Kementerian Urusan Islam Saudi mengumumkan perubahan besar aturan Ramadhan, yang dimulai pada 22 Maret.
Bagi analis Sami Hamdi, ini menandai langkah selanjutnya menuju identitas baru Saudi tanpa Islam sebagai pilar utama. Dia mengatakan di Twitter bahwa "MBS terus mendorong Islam keluar dari ruang publik."
Mulai tahun ini, donasi untuk masjid dilarang, begitu pula buka puasa setelah matahari terbenam, atau makan untuk berbuka puasa, di masjid. Selain itu, salat harus singkat, anak-anak dilarang salat di masjid, dan mukmin harus membawa KTP. Di semua masjid kecuali dua masjid utama di Mekkah dan Madinah, volumenya harus dijaga tetap rendah, dan shalat dilarang disiarkan.
