- Business Insider
VIVA Dunia – Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden China Xi Jinping untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan invasinya di Ukraina.
Keduanya yang pernah bertemu pada hari Senin, 20 Maret 2023, akan bertemu lagi pada hari Selasa, 21 Maret 2023, untuk pembicaraan resmi selama kunjungan pertama Xi ke Moskow sejak invasi.
Vladimir Putin dan Xi Jinping pada pertemuan 4 Februari 2022
- Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Setelah pertemuan pertama dilakukan, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih meminta Xi untuk mendesak Putin agar menarik pasukannya dari Ukraina. John Kirby mengatakan bahwa mengupayakan gencatan senjata tidak akan cukup.
"Kami berharap Presiden Xi akan menekan Presiden Putin untuk berhenti membom kota-kota, rumah sakit dan sekolah Ukraina, untuk menghentikan kejahatan perang dan kekejaman, serta menarik pasukannya," katanya, dikutip dari BBC Internasional, Selasa, 21 Maret 2023.
"Tapi kami khawatir bahwa sebaliknya, China akan mengulangi seruan untuk gencatan senjata yang meninggalkan pasukan Rusia di dalam wilayah kedaulatan Ukraina, dan setiap gencatan senjata yang tidak membahas pemindahan pasukan Rusia dari Ukraina, tetapi malah meratifikasi penaklukan ilegal Rusia."
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Putin mengatakan pertemuannya dengan Xi akan membahas rencana 12 poin. Poin tersebut diusulkan oleh Xi untuk menyelesaikan krisis akut di Ukraina.
"Kami selalu terbuka untuk proses negosiasi," kata Putin, ketika bertemu dengan Xi.
China juga sebelumnya telah merilis rencananya untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, termasuk menghentikan permusuhan dan melanjutkan pembicaraan damai dengan kedua negara konflik. Rencana China tidak secara khusus mengatakan bahwa Rusia harus menarik diri dari Ukraina, sebaliknya, negara itu justru berbicara tentang menghormati kedaulatan semua negara.
Beijing juga memperingatkan pada semua pihak untuk tetap rasional dan menahan diri, serta secara bertahap meredakan situasi. Rencana tersebut juga mengecam penggunaan sanksi sepihak, yang dipandang sebagai kritik terselubung terhadap sekutu Ukraina di Barat.
