- AP Photo/Tatan Syuflana
VIVAnews - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk bersama-sama mendesak perusahaan minyak asal Negeri Kanguru, Montara PTTEP Australasia, agar bertanggung jawab mengatasi tumpahan minyak di Laut Timor. Pasalnya, kedua negara sama-sama risau dengan parahnya pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak itu.
Demikian pernyataan kedua pemerintah, seperti yang disampaikan masing-masing menteri luar negerinya - Marty Natalegawa dari Indonesia dan Stephen Smith dari Australia. Bencana tumpahan minyak di Blok Atlas Barat, Laut Timor, merupakan salah satu pokok perundingan kedua menteri di Jakarta, Kamis, 15 Juli 2010.
"Indonesia dan Australia berada dalam posisi yang sama. Kedua pemerintahan peduli terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan tumpahan minyak tersebut," ujar Natalegawa saat didampingi Smith dalam jumpa pers di gedung Kementrian Luar Negeri Indonesia.
"Kami bekerja sama untuk bisa menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab agar mereka betul-betul memikul tanggung jawab tersebut. Sebenarnya posisi Indonesia dan Australia sama, kepentingan pun sama. Antara kedua pemerintahan harus ada sinergi dan tidak bertolak belakang," lanjut Natalegawa.
Dia juga mengungkapkan telah dibentuk tim advokasi nasional, yang bertugas melakukan komunikasi dengan PTTEP, perusahaan asal Australia, sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tim itu terdiri atas tim advokasi luar negeri dan dalam negeri.
Tim advokasi luar negeri akan berhubungan langsung dengan perusahaan terkait. Tim advokasi nasional terdiri atas Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, bupati dan gubernur setempat, LSM Yayasan Peduli Timor Barat, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Selama 75 hari sejak kilang Montara meledak pada 21 Agustus 2009, Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA) mencatat sebanyak 400 barel per hari minyak mentah mencemari laut. Luas tumpahan menyebar seluas 56.440 kilometer persegi. Wilayah pencemaran seluas 16.420 km2 berada di perairan Indonesia.
"Kementerian Sumber Daya Australia akan melakukan penelitian mengenai penyebab tumpahan minyak dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasinya," kata Smith.
Ganjar-Mahfud Ngaku Tak Dapat Undangan Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Bilang Begini
KPU mengeklaim bahwa lembaganya sudah menjalin komunikasi secara pribadi kepada liaison officer atau naradamping pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
