- IDF/Antara Foto.
VIVA – Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez terus menyampaikan keprihatinannya mengenai agresi Israel di Gaza dan Tepi Barat, ketika pasukan pendudukan terus menargetkan warga Palestina di tengah perpanjangan gencatan senjata.
Pada hari Kamis, Sanchez mengatakan kepada saluran TVE milik pemerintah Spanyol bahwa dia sangat ragu bahwa Israel mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Hal ini dengan alasan bahwa warga Palestina masih ditindas dan dibunuh meskipun ada gencatan senjata.
PM Spanyol Pedro Sanchez
- Istimewa
“Pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa, termasuk ribuan anak laki-laki dan perempuan, benar-benar tidak bisa diterima,” kata Sanchez, dikutip dari Moroccoworldnews, Jumat 1 Desember 2023.
Sanchez telah membuat pernyataan serupa sebelumnya, mengutuk agresi Israel yang menargetkan warga sipil dan secara terbuka menyerukan gencatan senjata permanen, yang memicu kemarahan pihak berwenang Israel.
Pekan lalu, Sanchez mengatakan dia mendukung pernyataan Israel yang menyatakan “pertahanan diri,” namun hal itu tidak bisa “mencakup kematian warga sipil tak berdosa, termasuk ribuan anak-anak di Gaza.
PM Belgia Alexander De Croo menyampaikan sentimen serupa dan mengutuk pendekatan kekerasan Israel. Pernyataan tersebut membuat marah Israel, dan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen memanggil duta besar Spanyol dan Belgia.
“Kami mengutuk klaim palsu Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang memberikan dukungan terhadap terorisme,” klaim Cohen, seraya mengatakan negaranya bertindak sesuai dengan hukum internasional.
Hamas kembali membebaskan sandera saat gencatan senjata di hari keenam
Meskipun ada gencatan senjata, pasukan pendudukan Israel terus menangkap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sambil menyerang dan membunuh orang lain di berbagai wilayah, termasuk di Ramallah dan Jenin.
Diberitakan sebelumnya, Sanchez menyatakan siap berbeda sikap dengan Uni Eropa soal nasib negara Palestina kedepannya. Ia mengatakan bahwa Spanyol terbuka untuk secara sepihak mengakui negara Palestina.
Menurutnya, bahwa idealnya pengakuan tersebut akan datang sekaligus dengan setidaknya beberapa negara anggota berpartisipasi.
