VIVAnews - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan bahwa akses air bersih dan sanitasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Pernyataan tersebut merupakan bagian dalam sebuah resolusi yang tidak didukung oleh lebih dari 40 negara, termasuk Amerika Serikat.
Resolusi yang tidak bersifat mengikat dengan diusulkan Bolivia ini disetujui melalui pemungutan umum dengan hasil 122:0 dan 41 abstain. Delegasi yang abstain antara lain AS dan banyak negara Barat. Belgia, Italia, Jerman, Spanyol, dan Norwegia mendukung resolusi tersebut.
Resolusi yang diadopsi oleh badan dunia beranggotakan 192 negara ini merupakan bentuk kepedulian terhadap fakta di mana 884 juta orang tidak memiliki akses mendapatkan air minum sehat dan lebih dari 2,6 miliar orang tidak memiliki akses mendapatkan sanitasi dasar.
Tujuan anti-kemiskinan PBB yang diadopsi para kepala negara tahun 2000 lalu menyerukan agar jumlah warga dunia tanpa akses ke air minum bersih dan sanitasi dasar dikurangi setengahnya pada 2015.
Perwakilan Bolivia mengatakan, banyak hak asasi yang telah diakui PBB, termasuk hak kesehatan, hak hidup dan pendidikan. Pemerintah Bolivia, menurut mereka, mengatakan bahwa alasan mereka mengajukan hak kecukupan air dan sanitasi ini adalah karena air yang terkontaminasi menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang tewas per tahun. Jumlah korban tewas akibat air tidak bersih melebihi jumlah korban perang. (Associated Press | umi)
Sejarah Tercipta Thomas Cup dan Uber Cup, Sempat Tertunda Gegara Perang Dunia II
Thomas Cup dan Uber Cup merupakan salah satu kompetisi bulutangkis bergengsi di dunia dengan menggunakan sistem beregu putra dan putri.
