10 Negara Paling Korupsi di Dunia, Nomor 5 Lagi Perang
- Pixabay
Jakarta – Korupsi adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks dan terjadi semua negara. PBB menilai, korupsi mampu merusak institusi demokratis, memperlambat perkembangan ekonomi, dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintahan.
Transparency International melakukan penelitian untuk memeringkat negara-negara terkorup berdasarkan penilaian ahli serta opini publik. Hasil dari penelitian tersebut mereka rangkum dalam Corruption Perceptions Index atau Indeks Persepsi Korupsi (CPI).
Ilustrasi korupsi.
- vstory
Dalam CPI 2022, sebanyak 180 negara diberi peringkat melalui skala 0 sampai 100. Semakin rendah skor yang dimiliki suatu negara maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut.
- Somalia - Skor: 12
- Suriah - Skor: 13
- Sudan Selatan - Skor: 13
- Venezuela - Skor: 14
- Yaman - Skor: 16
- Libia - Skor: 17
- Korea Utara - Skor: 17
- Haiti - Skor :17
- Guinea Equatorial - Skor: 17
- Burundi - Skor: 17
Peringkat Indonesia
Indonesia sendiri memiliki skor CPI 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Ini bisa dibilang cukup rendah karena skor CPI paling bontot adalah 12.
Ilustrasi korupsi.
- http://www.blogpakihsati.com
Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012. Situasi Indonesia pada CPI 2022 pun jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45.
Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand.
Transparency mengatakan skor CPI Indonesia memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.
KPK Geledah PT Djarum dalam Pengembangan Kasus Bea Cukai
KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus pada 28 Oktober 2026 untuk mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
