- VIVA.co.id/Natania Longdong
Myanmar – Selasa lalu, kerumunan beberapa ratus orang berdiri di alun-alun kecil Pyin Oo Lwin, sebuah kota perbukitan yang populer di Myanmar, untuk mendengar seorang biksu berkacamata memberikan saran yang mengejutkan.
"Min Aung Hlaing, penguasa militer negara itu, harus minggir," katanya.
Dia menambahkan bahwa penguasa Myanmar itu harus membiarkan wakilnya, Jenderal Soe Win mengambil alih.
Orang yang memimpin kudeta pada tahun 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, yang memicu bencana perang saudara, telah menghadapi banyak kecaman internasional, dan dibenci oleh sebagian besar penduduk Myanmar.
VIVA Militer: Jenderal Min Aung Hlaing
- aa.com.tr
Namun, ini adalah kritik dari pihak yang tidak biasa.
Biksu tersebut, Pauk Ko Taw, adalah bagian dari kelompok ultra-nasionalis di kalangan Biksu Budha, yang hingga saat ini masih setia mendukung junta militer.
Namun, serangkaian kekalahan telak yang diderita tentara di tangan pemberontak etnis dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong para pemimpin Min Aung Hlaing untuk mempertimbangkan kembali.
“Lihat wajah Soe Win,” kata Pauk Ko Taw kepada orang banyak.
"Itulah wajah seorang prajurit sejati. Min Aung Hlaing tidak bisa mengatasinya. Dia harus beralih ke peran sipil," lanjutnya, dikutip dari BBC Internasional, Rabu, 24 Januari 2024.
Tidak jelas dukungan seperti apa yang dimiliki Pauk Ko Taw di angkatan bersenjata. Namun, komentarnya serupa dengan komentar pendukung junta lainnya, yang semakin frustrasi dengan ketidakmampuan para pemimpin militer Myanmar untuk membalikkan keadaan terhadap lawan-lawan mereka.
Dia memilih untuk menyampaikan pidatonya dalam bahasa Pyin Oo Lwin akan menambah bobotnya.
Stasiun perbukitan yang dulunya merupakan bekas koloni Inggris ini, sekarang menjadi lokasi Akademi Layanan Pertahanan yang bergengsi, tempat para petinggi angkatan darat dilatih. Mereka hampir tidak bisa mengabaikan peringatan terselubung ini, bahwa sebenarnya mereka kehabisan teman.
Hubungan antara militer dan biksu bukanlah hal baru.
Para biksu Burma memiliki tradisi politik yang panjang, seringkali aktivisme anti-otoritas, mulai dari gerakan anti-kolonial pada tahun 1930-an hingga pemberontakan melawan kekuasaan militer pada tahun 1988 dan 2007.
Banyak yang menentang kudeta tahun 2021, beberapa di antara mereka menanggalkan jubah mereka dan mengangkat senjata melawan kudeta. junta.
Namun, beberapa di antara mereka telah bekerja sama dengan para jenderal, berbagi keyakinan dengan mereka bahwa baik agama Budha maupun budaya Burma perlu dilindungi dari pengaruh luar.
Menyusul bentrokan kekerasan antara warga Budha dan Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2012, seorang biksu militan, Wirathu, membantu mendirikan sebuah gerakan yang dikenal sebagai Ma Ba Tha, atau Asosiasi Perlindungan Ras dan Agama.
Hal ini mendorong boikot terhadap bisnis-bisnis milik Muslim, dengan mengklaim bahwa agama Buddha di Burma berada dalam bahaya disapu bersih oleh umat Islam.
Namun, jumlah mereka hanya 8 persen dari populasi Myanmar. Gerakan ini secara resmi dibubarkan pada tahun 2017, namun tetap mendapat dukungan militer.
Wirathu, yang sebelumnya dipenjara karena menghasut konflik rasial, kembali dipenjara pada tahun 2020. Tetapi, kurang dari setahun kemudian, dia dibebaskan oleh militer dan Min Aung Hlaing menghujaninya dengan penghargaan dan uang tunai.
Kudeta Min Aung Hlaing pada bulan Februari 2021 memicu reaksi publik yang besar, dengan demonstrasi besar-besaran menuntut kembalinya pemerintahan demokratis, yang dibubarkan secara brutal.
Jenderal berusia 67 tahun itu berusaha memperkuat legitimasinya dengan menampilkan dirinya sebagai tokoh agama Buddha.
Media pemerintah terus menerus mengeluarkan laporan yang menunjukkan diktator bertubuh kecil itu melimpahkan hadiah di kuil-kuil, dan sebagai pengusung jenazah di pemakaman para kepala biara senior.
Ia juga terlihat meletakkan batu fondasi patung Buddha duduk terbesar di dunia di ibu kota Nay Pyi Taw, yang didanai oleh pemerintahan militernya.
Badan keagamaan tertinggi Myanmar, dewan pemerintahan Buddha atau Sangha Negara, tidak banyak bicara secara terbuka tentang kudeta tersebut.
Beberapa anggotanya diyakini diam-diam mendesak agar para jenderal menahan diri. Namun, salah satu biksu senior di Sangha, Sitagu Sayadaw, secara terbuka mendukung militer, dan bahkan melakukan perjalanan bersama Min Aung Hlaing dalam perjalanan pembelian senjata ke Rusia.
Biksu lain telah melangkah lebih jauh lagi. Salah satu pengikut Wirathu, Wathawa, telah membantu membentuk kelompok milisi bersenjata di negara bagian asalnya, Sagaing, untuk menantang pasukan sukarelawan Pasukan Pertahanan Rakyat, yang bermunculan di seluruh negara bagian untuk melawan junta.
Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing
- Channel News Asia (File photo: AFP/YE AUNG THU)
Foto-foto yang diunggah di media sosial menampilkan gambaran yang mengejutkan tentang biksu berjubah kuning yang diperlihatkan cara menembakkan senapan.
Milisi tersebut bernama Pyusawhti yang diambil dari nama raja mitologis Burma. Mereka dituduh merekrut secara paksa pria lokal, dan melakukan berbagai kekejaman terhadap warga sipil.
Namun, hal ini hanya terjadi di sejumlah kecil komunitas, di mana partai militer secara tradisional kuat.
Mereka juga tampaknya tidak efektif dalam melawan oposisi yang luas dan terorganisir terhadap pemerintahan militer.
Seorang pria yang dihubungi oleh BBC di daerah tempat Wathawa melakukan mobilisasi sejak awal tahun 2022 mengatakan bahwa dia hanya mampu merekrut maksimal 10-15 orang di setiap desa, dan itu hanya dengan mengancam akan membakar rumah mereka.
Ia mengatakan banyak orang yang direkrut telah melarikan diri, dan dibantu oleh penduduk desa lainnya untuk bersembunyi dari Wathawa dan para biksu yang membawa senjata.
