Pejabat Korsel, AS, dan Jepang Ngumpul di Washington, Bahas Ancaman Siber Korut
- Difesa e Sicurezza
Washington - Para diplomat dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang berkumpul di Washington, Amerika Serikat, Jumat, 29 Maret. Mereka mendiskusikan kerja sama trilateral untuk melawan ancaman dunia maya yang terus berkembang di Korea Utara atau Korut.
Dikutip dari Yonhap, Sabtu, 30 Maret 2024, petinggi dari tiga negara itu adalah Direktur Jenderal Urusan Nuklir Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jun-il, perwakilan khusus AS untuk kebijakan Korut, Lyn Debevoise serta perwakilan Jepang Naoki Kumagai.
Dalam pembahasan itu, mereka khawatir dengan pekerja teknologi informasi (TI) Korut dapat pekerjaan dengan menyamar sebagai pekerja di perusahaan TI luar negeri. Penyamaran itu diduga untuk menghasilkan pendapatan guna membantu mendanai program nuklir dan rudal Korut. Hal itu termasuk terlibat dalam aktivitas siber yang berbahaya.
Untuk mencegah ancaman siber Korut, ketiga diplomat itu juga bahas cara memperkuat kerja sama. Upaya itu salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi bareng perusahaan swasta.
Lalu, melibatkan negara-negara tempat pekerja TI Korut beroperasi, dan memperkuat kapasitas keamanan siber internasional.
Ilustrasi bendera Korea Utara.
- Istimewa.
Tak hanya itu, Lee juga sempat bertemu dengan para pejabat, cendekiawan, dan pakar AS. Dalam pertemuan itu, dibahas juga mengenai hubungan antara Pyongyang dan Moskow. Kemudian, dibahas pula upaya untuk memotong sumber pendapatan ilegal Korut, dan isu-isu terkait lainnya.
Adapun kelompok kerja tiga negara itu diluncurkan pada Desember 2023 sebagai tindak lanjut. Pembentukan kelompok kerja itu sebagai perjanjian kerja sama yang dicapai oleh Presiden Korsel Yoon Suk Yeol, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida saat pertemuan penting di Camp David, AS pada Agustus 2023.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Oktober 2023 sudah mengeluarkan pernyataan kepada perusahaan dalam negeri agar tak mengontrak pekerja teknik informasi (TI) Korea Utara. Diduga ada pekerja TI Korut yang menyamar sebagai warga negara lokal untuk mendapatkan uang tunai.
Selanjutnya, Jepang menyusul mengeluarkan pedoman serupa pada Selasa, 26 Maret 2024. Otoritas Jpenag menegaskan mengontrak pekerja Korut melanggar undang-undang dalam negeri termasuk Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana yang diatur oleh PBB. (Ant)
