Ini Alasan Xi Jinping Undang Prabowo ke China
- VIVA
Beijing – Presiden China, Xi Jinping, mengundang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke China. Dalam undangan tersebut, Kementerian Luar Negeri Beijing membeberkan alasannya.
Dalam pernyataannya, presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang.
"Mereka akan bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, dikutip dari situs resmi Kemlu China, Minggu, 31 Maret 2024.
VIVA Militer: Presiden China, Xi Jinping
- express.co.uk
Lin mengatakan China dan Indonesia adalah negara berkembang yang penting. Keduanya juga merupakan dua negara sahabat yang kuat.
"Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan strategis Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo, hubungan bilateral telah mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dan memasuki tahap baru dalam membangun komunitas dengan masa depan bersama," tambahnya.
China pun meyakini kunjungan Prabowo merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan persahabatan China-RI. Dia mengatakan Prabowo dan Xi akan membahas berbagai isu penting.
Prabowo Subianto
- istimewa
"Kunjungan Pak Prabowo ke Tiongkok akan menjadi kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Presiden terpilih. Hal ini sepenuhnya menunjukkan kuatnya hubungan Tiongkok-Indonesia. Kunjungan ini merupakan kesempatan besar untuk lebih meningkatkan persahabatan tradisional, memperdalam kerja sama strategis yang komprehensif, dan mensinergikan strategi pembangunan dengan lebih baik untuk memberikan contoh yang baik tentang negara-negara berkembang yang merangkul masa depan bersama dan bekerja dalam solidaritas untuk pembangunan bersama dan menjadi sumber stabilitas dan kekuatan bagi pembangunan bersama baik di wilayah ini dan sekitarnya."
Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres dan Pimpinan Baru Badan Komunikasi Pemerintah
Presiden Prabowo hari ini, Jumat 2 Oktober 2026 melantik 26 anggota Wantimpres serta Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah pada 2 Oktober 2026.
