Wamenhan Rusia Ditangkap Atas Dugaan Korupsi
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Moskow – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Rusia, Timur Ivanov, ditangkap dan ditahan atas dugaan kasus korupsi dengan menerima suap skala besar. Kasus yang menjerat Ivanov ini menjadi salah satu kasus korupsi paling terkemuka sejak Moskow menginvasi Ukraina.
Dilansir dari Politico, Rabu, 24 April 2024, pernyataan singkat dari badan investigasi tertinggi Rusia, Komisi Investigasi, menyebut bahwa Ivanov ditahan pada Selasa malam, 23 April 2024, waktu setempat. Penyelidikan atas kasus suap itu juga sedang diproses.
Wakil Menteri Rertahanan dan pihak militer Rusia Timur Ivanov ditangkap atas kas
- Bloomberg
Undang-undang yang dijadikan dasar oleh para penyelidik Rusia dalam menahan Ivanov, biasa digunakan untuk menjerat tindak korupsi menerima suap dalam skala yang sangat besar.
Namun, tidak disebutkan lebih lanjut besaran suap yang diduga diterima oleh Ivanov.
Tahun 2022 lalu, Yayasan Anti-korupsi Rusia yang dipimpin mendiang pemimpin oposisi Alexei Navalny menuduh Ivanov dan keluarganya mempraktikkan gaya hidup mewah, yang dipenuhi dengan pengeluaran besar-besaran untuk real-estate, liburan mewah, dan pakaian desainer.
Ivanov sendiri sudah delapan tahun menjabat sebagai Wamenhan Rusia ketika ditangkap pekan ini.
Wakil Menteri Rertahanan dan pihak militer Rusia Timur Ivanov ditangkap atas kas
- The Standart
Laporan media lokal Rusia menyebut Ivanov bertanggung jawab atas proyek konstruksi besar untuk membangun kembali kota Mariupol di Ukraina bagian timur, yang dibombardir secara besar-besaran dan diambil alih oleh Moskow sebagai bagian dari invasi ke Ukraina.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam pernyataannya mengatakan bahwa laporan soal penahanan Ivanov telah disampaikan kepada Presiden Vladimir Putin. Sementara Menhan Sergei Shoigu telah diberitahu lebih dahulu soal penahanan Ivanov.
Dipanggil Prabowo ke Istana, Yusril Usul Under Invoicing Masuk Kategori Korupsi
Yusril menilai sejumlah perbuatan yang berpotensi merugikan perekonomian negara, seperti manipulasi pelaporan atau under invoicing perlu mendapat perhatian khusus.
