Tapera Jadi Perdebatan, Ternyata di Korut Program Perumahan Rakyat Gratis
- aljazeera.com
Pyongyang – Kebijakan mengenai iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) baru-baru ini menjadi sorotan. Banyak masyarakat yang mengaku keberatan dengan program tersebut. Ternyata, program serupa juga telah terjadi di beberapa negara seperti Korea Utara, yang dicetuskan oleh Pemimpin Korut, Kim Jong-un.
Dilansir dari Korean Herald, bedanya dengan Tapera, program tersebut justru gratis dan direncanakan rampung pada 2025.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
- BBC.co.uk
Kim Jong-un sendiri berencana membangun 10 ribu rumah setiap tahun, program itu digembar-gemborkan sebagai salah satu pencapaian menonjol Kim di masa pemerintahannya.
Pada Selasa 23 April 2024, Kim juga telah mendatangani seremoni pembangunan 10 ribu rumah baru di Distrik Hwangsong, Pyongyang, ibu kota Korea Utara, yang merupakan bagian dari target 50 ribu rumah gratis pada 2025.
"Ini untuk mengubah ibu kota Pyongyang menjadi kota beradab yang terkenal di dunia, yang sesuai dengan kekuatan Korea yang kuat dalam nama dan kenyataan," menurut KCNA, pada 3 Juni 2024.
Kim Jong Un meluncurkan proyek perumahan tersebut sebagai upaya nyata untuk mencapai prestasi ekonomi dan meningkatkan penghidupan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi, yang dihadapi Korea Utara akibat sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ilustrasi bendera Korea Utara.
- Istimewa.
Korea Utara diketahui telah mendapat sanksi ketat dari PBB karena program nuklir dan misilnya.
Sanksi ketat itu adalah larangan ekspor batu bara dan sumber daya mineral lainnya untuk memutus akses Korea Utara terhadap mata uang global.
Dengan 10 ribu rumah terbaru, Korut pun hingga kini telah membangun 30 ribu rumah baru di distrik Hwasong dan Songhwa di Pyongyang sejak proyek tersebut diumumkan pada pertemuan partai pada 2021.
Serangan Siber Lumpuhkan Internet Korea Utara, Lebih dari 40 Situs Pemerintah Tak Bisa Diakses
Serangan siber diduga menyebabkan gangguan internet di Korea Utara pada pekan ini. Akibatnya, lebih dari 40 situs resmi pemerintah dilaporkan sempat tidak bisa diakses.
