Presiden Yoon Bakal Diinterogasi Usai Ditangkap
- AP Photo
Seoul, VIVA – Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol akan diinterogasi di kantor pusatnya di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, saat mereka melaksanakan surat perintah penangkapan kedua untuk presiden, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Melansir dari The Korea Times, CIO berkoordinasi dengan Dinas Keamanan Presiden (PSS) mengenai langkah-langkah keselamatan, termasuk melakukan inspeksi bahan peledak di kantor pusatnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada Kamis, 12 Desember 2024, menyatakan bahwa ia tidak memahami alasan di balik tuduhan makar yang dialamatkan kepadanya setelah memberlakukan darurat militer di Korea Selatan.
- ANTARA/Anadolu
Ketika ditanya apakah Presiden Yoon akan dibawa langsung dari kediamannya ke kantor pusat CIO setelah penangkapan, seorang pejabat CIO berkata, "Itu rencananya."
Mengenai transportasi, pejabat itu berkata, "prinsipnya adalah dia akan menaiki kendaraan pengangkut, tetapi rinciannya akan ditentukan di tempat."
Diketahui, jarak antara kediaman Yoon di Hannam-dong, Distrik Yongsan, Seoul, dan kantor pusat CIO di Gwacheon sekitar 17 hingga 18 kilometer, dengan waktu tempuh 20-30 menit berkendara.
CIO dan PSS bekerja sama dalam menangani masalah keamanan, termasuk inspeksi gedung dan titik masuk.
"PSS telah meminta koordinasi terlebih dahulu, seperti melakukan pemeriksaan bahan peledak dan kemungkinan mengosongkan lantai tertentu demi alasan keamanan," kata pejabat CIO tersebut.
Diskusi masih berlangsung terkait pintu masuk yang akan digunakan Yoon saat tiba.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
- Kim Hong-ji/Pool Photo via AP
Sesampainya di kantor pusat CIO, Yoon diperkirakan akan diinterogasi di ruang interogasi yang dilengkapi rekaman video, dengan kehadiran jaksa penuntut dan penyidik CIO. Jika Yoon setuju, sesi tersebut akan direkam secara audio dan video.
Kuesioner untuk interogasi, yang telah bertambah hingga lebih dari 200 halaman, melebihi kuesioner yang disiapkan selama upaya eksekusi surat perintah pertama.
Digugat ke MK, Penetapan 26 Anggota Wantimpres Disebut Sudah Sesuai Konstitusi
Kebijakan Presiden Prabowo melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) lewat Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 menuai sorotan.
