PBB Minta Semua Pihak Menahan Diri Soal Kerusuhan di LA
- Anadolu Ajansi
Washington, VIVA – PBB pada hari Senin, 9 Juni 2025, mendesak semua pihak untuk menahan diri karena ketegangan terus meningkat di Los Angeles (LA), di tengah protes publik terhadap penggerebekan imigrasi federal.
Ketika ditanya tentang pengerahan Garda Nasional oleh Presiden AS Donald Trump, Juru Bicara PBB, Farhan Haq mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
"Kami tentu berharap semua pihak di lapangan akan meredakan situasi. Kami tidak ingin melihat militerisasi lebih lanjut dari situasi ini, dan kami mendorong semua pihak di tingkat lokal, negara bagian, dan federal untuk bekerja sama melakukan itu," kata Haq dikutip dari ANews pada Selasa, 10 Juni 2025.
Farhan Haq, juru bicara PBB
- Anadolu Ajansi
Ketika ditanya apakah PBB menganggap pengerahan pasukan Trump ke kota itu sebagai militerisasi, Haq berkata singka. "Saya pikir Anda menyadari situasi di lapangan, dan yang kami inginkan adalah melihat de-eskalasi dari situasi itu,” ujarnya.
Pada hari Sabtu, 7 Juni 2025, Trump menandatangani memo yang menyatakan kewenangannya untuk mengerahkan minimal 2.000 pasukan Garda Nasional ke Daerah Los Angeles setelah konfrontasi antara petugas imigrasi dan pengunjuk rasa.
Protes tersebut dimulai pada hari Jumat, 6 Juni 2025, setelah agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menahan ratusan orang di Los Angeles yang diduga tinggal di AS secara ilegal.
Pemerintahan Trump mengatakan akan melanjutkan penggerebekan ICE meskipun ada protes, sebagai bagian dari tindakan keras presiden terhadap imigrasi.
Kritikus penggerebekan mengatakan ICE mengincar migran ilegal yang taat hukum, bagian penting dari masyarakat dan ekonomi lokal, daripada para penjahat dan "orang jahat" yang telah lama dijanjikan Trump untuk dideportasi.
Trump Tawarkan Hadiah Rp18 Miliar bagi Warga AS yang Bongkar Kecurangan Pemilu
Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dirinya menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS atau setara Rp Rp18,13 miliar kepada siapa pun yang melaporkan kecurangan pemilu
