China Mengawasi Semua Orang, di Mana Saja!
- AP Photo
Dunia Demokratis Gagal Mengimbangi
Respons negara-negara demokratis terhadap ancaman ini masih terpecah dan seringkali tidak memadai. Meski Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia telah mulai mengakui represi lintas negara sebagai ancaman keamanan nasional, mekanisme penegakan hukum masih kalah canggih dibandingkan operasi China.
Para korban kerap mengeluhkan bahwa aparat setempat tidak memiliki sumber daya, keahlian, atau kemauan politik untuk memberikan perlindungan berarti.
Pandemi COVID-19 mempercepat normalisasi pengawasan di China. Sistem pelacakan kesehatan digunakan sebagai dalih memperluas pemantauan oleh negara. Pemerintah berhasil meyakinkan publik bahwa pengawasan adalah bagian dari upaya keselamatan, meski teknologi yang sama digunakan untuk melacak pembangkang politik.
Perpaduan antara alasan kesehatan publik dan kontrol politik ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengawasan yang telah dibangun hampir selalu berkembang melampaui tujuan awalnya.
Tantangan Kedaulatan dan Hak Asasi
Faktor ekonomi turut memperkuat tren ini. Seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah China semakin menekankan pentingnya “keamanan” dan “ketertiban” sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Warga dalam negeri menerima narasi ini dengan imbalan rasa aman, meskipun harus mengorbankan privasi.
Namun bagi komunitas diaspora, pilihan ini dipaksakan—mengubah negara demokratis tempat mereka tinggal menjadi perpanjangan dari negara pengawas China.
Konsekuensi dari pengawasan lintas negara ini melampaui penderitaan individu, karena juga mengancam prinsip kedaulatan dan perlindungan HAM. Ketika pengawasan China bisa beroperasi bebas melintasi batas negara, perlindungan yang biasanya diberikan oleh negara demokrasi terhadap pengungsi dan pembangkang menjadi tidak efektif.
Sekitar 900.000 mahasiswa China di luar negeri dan jutaan diaspora lainnya kini hidup dalam kenyataan bahwa jarak geografis tidak lagi menjamin kebebasan dari pengawasan negara.
Model otoritarianisme digital China merupakan bentuk baru pemerintahan yang menggunakan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas negara. Tanpa aksi bersama komunitas internasional untuk melindungi diaspora, membatasi ekspor teknologi pengawasan, dan meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggaran kedaulatan, model ini akan terus berkembang.