Presiden Ukraina Zelenskyy: Kami Siap Bertemu Putin
- AP Photo/Eduardo Munoz.
Jakarta, VIVA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas perdamaian.
"Seperti yang saya katakan, kami siap dengan segala bentuk perundingan puncak, karena hanya di tingkat pemimpin, semua isu kompleks dan menyakitkan itu bisa diselesaikan," kata Zelenskyy kepada wartawan di Washington, Amerika Serikat, seperti dikutip kantor berita RBC-Ukraine.
"Oleh karena itu, saya tegaskan, dan semua pemimpin Eropa mendukung saya, bahwa kami siap melakukan pertemuan bilateral dengan Putin, dan setelah itu, saya berharap ada pertemuan trilateral," katanya, merujuk pada pertemuan Rusia-Ukraina yang akan melibatkan AS.
Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Prabowo
- (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Zelenskyy juga mengatakan bahwa jaminan keamanan bagi negaranya akan diformalkan dalam tujuh hingga 10 hari, yang mencakup paket senjata AS senilai 90 miliar dolar AS (sekitar Rp1.463 triliun).
"Jaminan keamanan kemungkinan akan diumumkan bersama mitra-mitra kami, dan akan ada perincian lebih banyak... Semua ini akan tertulis, diformalkan dalam sepekan atau 10 hari ke depan," ujarnya.
Zelenskyy menekankan bahwa paket senjata itu terutama berisi pesawat, sistem pertahanan udara, dan lain-lain, menurut laporan Interfax-Ukraine.
Masalah teritorial, kata dia, akan masuk dalam agenda pembicaraan langsung dengan Putin.
Zelenskyy mengatakan sempat membahas hal itu dengan Presiden AS Donald Trump dan timnya menggunakan peta untuk pertama kalinya "tanpa membaca dari kertas catatan."
Pernyataan itu Presiden Ukraina itu muncul setelah Trump menjamu dirinya dan para pemimpin Eropa di Gedung Putih, di mana mereka membicarakan langkah-langkah diplomatik untuk mengakhiri konflik. (Ant)
Wakil Ketua KPK Usul Harta Pejabat yang Tak Lapor LHKPN Dirampas Negara
KPK mengusulkan agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana mengatur penyitaan harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
