Jerman Paranoid sama Rusia
- (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri negara bagian Thüringen, Georg Maier dari Partai Sosial Demokrat (SPD), menuduh partai Alternatif untuk Jerman (Alternative für Deutschland/AfD) melakukan tindakan spionase alias mata-mata.
Maier menyatakan kekhawatirannya terhadap AfD yang telah menyalahgunakan hak-hak parlementer untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang infrastruktur transportasi, pasokan air, infrastruktur digital, dan energi di Jerman.
“Muncul kesan bahwa AfD sedang menjalankan daftar tugas yang diberikan oleh Kremlin (Rusia),” kata Maier, seperti dikutip dari situs DW, Selasa, 28 Oktober 2025.
Menurutnya, AfD sangat tertarik pada teknologi dan peralatan yang digunakan kepolisian, termasuk dalam bidang deteksi serta pertahanan terhadap drone.
Peralatan yang digunakan dalam perlindungan sipil, layanan kesehatan, dan kegiatan Bundeswehr (angkatan bersenjata Jerman) juga menjadi sasaran pertanyaan mereka.
Di Jerman, Kleine Anfragen (secara harfiah berarti “pertanyaan kecil”) merupakan instrumen resmi parlemen yang memungkinkan partai-partai untuk memperoleh informasi dari pemerintah federal maupun negara bagian yang tidak tersedia untuk publik.
Mekanisme ini biasanya digunakan oleh partai oposisi yang tidak memiliki akses langsung ke kementerian dan lembaga pemerintahan. Pemerintah wajib memberikan jawaban tertulis atas setiap pertanyaan tersebut.
Di Thuringia, pemimpin negara bagian sekaligus ketua fraksi AfD adalah Björn Höcke, yang oleh otoritas keamanan diklasifikasikan sebagai ekstremis sayap kanan.
Höcke sebelumnya pernah dijatuhi hukuman karena menggunakan slogan yang dilarang dari era Nazi. Höcke juga dikenal sering memuji Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.
Dalam sebuah percakapan di YouTube pada Januari 2023 bersama politisi AfD Maximilian Krah, setelah dimulainya perang Rusia terhadap Ukraina, Höcke mengatakan:
“Sekarang ini, mau media arus utama suka atau tidak, Rusia tidak hanya memiliki konotasi negatif. Ia juga merupakan negara yang oleh sebagian orang dipandang sebagai pembela dunia yang bebas dan berdaulat tanpa pengaruh hegemonik”.
Menanggapi tuduhan Maier, Höcke dengan tegas menolak semua pernyataan tersebut. Dalam unggahan di akun Facebook-nya, ia menuduh Maier “bermasalah dengan prinsip negara hukum”.
“Ia tidak memiliki bukti apa pun untuk mendukung klaimnya. Yang sebenarnya mengganggunya adalah kenyataan bahwa oposisi menjalankan tugas konstitusionalnya: mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah bila perlu,” ujar Höcke.
Ia menambahkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kementerian justru membantu AfD mempersiapkan diri untuk “memikul tanggung jawab pemerintahan” di masa depan.
Höcke juga mengatakan fraksinya tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Maier atas tuduhan pencemaran nama baik, serta menyerukan agar Perdana Menteri Thuringia, Mario Voigt, memberhentikan Maier dari jabatannya.
AfD saat ini merupakan kekuatan politik terkuat di Thuringia. Namun, karena keterkaitannya yang terbukti dengan kelompok ekstrem kanan, semua partai lain menolak bekerja sama atau membentuk koalisi dengannya.
Sejak tahun lalu, negara bagian kecil ini diperintah oleh koalisi antara Partai Demokrat Kristen (CDU), Partai Sosial Demokrat (SPD), dan aliansi kiri populis Sahra Wagenknecht Alliance.
Maier mendapat dukungan dari tingkat federal. Ketua komite pengawas intelijen Bundestag, Marc Henrichmann dari CDU, kepada jaringan berita RND menyatakan:
“Saya yakin bahwa Vladimir Putin (Presiden Rusia) sedang memanfaatkan AfD sebagai alat yang patuh, dan pimpinan partai, meskipun menyangkal, tidak memiliki kekuatan untuk mencegah bentuk pengkhianatan semacam ini”.
Henrichmann menambahkan bahwa karena alasan yang sama, anggota parlemen AfD tidak diizinkan duduk di komite pengawas parlemen yang mengawasi badan-badan intelijen federal, karena komite tersebut selalu bersidang secara rahasia.
“AfD tidak hanya bersikap bermusuhan terhadap konstitusi karena ideologi nasionalisnya, tetapi juga mengancam demokrasi liberal kita melalui hubungannya dengan rezim otoriter,” tegasnya.
Putin: Nilai Perdagangan Antar Anggota BRICS Tembus USD 1,2 Triliun
Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan nilai perdagangan antaranggota forum kerja sama BRICS telah mencapai 1,2 triliun dolar AS (sekitar Rp21,1 kuadriliun).
