Australia Umumkan Program 'Buyback' Senjata Api Usai Penembakan di Pantai Bondi

Sydney, VIVA – Pemerintah Australia akan menerapkan skema pembelian kembali senjata api dalam skala besar guna memperketat pengendalian senjata dan mencegah terulangnya penembakan massal.

Baca Juga

Serangan Bersenjata Guncang Gereja di Yordania, 7 Orang Tewas

Kebijakan ini diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese pada 19 Februari, menyusul tragedi berdarah di Pantai Bondi, Sydney.

"Tujuan kami jelas, menyingkirkan senjata api dari jalanan kita," kata Albanese kepada wartawan di Canberra pada hari Jumat Jumat, 19 Desember 2025 dilansir ABC.

Baca Juga

Geger Penembakan di Deli Serdang! Korban Tewas, Pelaku Malah Kecelakaan Saat Kabur

Inisiatif pembelian senjata oleh pemerintah sebagai langkah terbesar sejak era John Howard (PM Australia 1996–2007) menetapkan rencana serupa, ketika Australia memperketat undang-undang senjata pasca-penembakan Port Arthur yang menewaskan 35 orang.



Warga berdoa dan memberikan penghormatan kepada korban penembakan di Sydney

Photo :

• CNA

Baca Juga

Mengenal Ghost Shark, Persenjataan Baru Bawah Air Australia

Pemerintah Australia akan membayar pemilik senjata api untuk menyerahkan senjata yang dikategorikan sebagai surplus, senjata baru akan dilarang, atau dianggap ilegal.

Penguatan undang-undang senjata api adalah komitmen besar pertama pemerintah segera setelah serangan teror mematikan terhadap komunitas Yahudi Sydney pada 14 Desember 2025 di Pantai Bondi, Sydney, dimana pelaku Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, melepaskan tembakan yang menewaskan 15 orang. Insiden ini menjadi salah satu penembakan massal paling mematikan dalam sejarah Australia.

Pemerintah menegaskan kebijakan ini bertujuan memperkuat tradisi Australia sebagai negara dengan pengendalian senjata yang ketat dan berbasis pencegahan. Albanese menyoroti celah hukum yang memungkinkan Sajid, pria berusia 50 tahun, memiliki hingga enam senapan bertenaga tinggi.  

"Tidak ada alasan seseorang yang tinggal di pinggiran kota Sydney membutuhkan begitu banyak senjata api," tegasnya.

Kabinet Nasional — yang terdiri dari perdana menteri dan para pemimpin negara bagian dan wilayah — dengan suara bulat setuju untuk mencari cara untuk memperkuat undang-undang senjata api pada hari Senin.

Mempercepat peluncuran registrasi senjata api nasional, membatasi jumlah senjata yang dapat dimiliki oleh satu orang, menjadikan kewarganegaraan Australia sebagai syarat untuk memegang izin senjata api, dan lebih lanjut membatasi jenis senjata yang legal adalah beberapa opsi yang sedang dieksplorasi.

Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan skema pembelian kembali "memungkinkan semua hal lain", mengisyaratkan bahwa jika batasan diberlakukan pada jumlah senjata yang diizinkan per orang, warga Australia akan dipaksa untuk menyerahkan senjata lebih mereka.

Halaman Selanjutnya

"Pada tahun 1996, pemerintah Howard saat itu melakukan hal yang benar — campur tangan untuk memiliki skema yang telah dibanggakan oleh warga Australia."