Venezuela Tolak Kehadiran Pasukan Asing Pasca Serangan AS
- pixabay
Caracas, VIVA – Venezuela menolak kehadiran pasukan asing, kata Menteri Pertahanan Vladimir Padrino setelah Amerika Serikat berhasil melancarkan serangan berskala besar terhadap negara tersebut.
“Venezuela yang merdeka, independen, dan berdaulat menolak dengan segenap kekuatan sejarahnya kehadiran pasukan asing ini yang selama ini hanya membawa kematian, penderitaan, dan kehancuran,” kata Padrino dalam sebuah pesan video, Sabtu.
Lebih lanjut, Padrino mengatakan bahwa Venezuela sedang mengumpulkan informasi terkait jumlah korban luka dan korban meninggal.
“Menghadapi serangan keji dan pengecut yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan ini, kami menyampaikan kecaman paling keras kepada komunitas internasional dan seluruh organisasi multilateral untuk mengutuk pemerintah Amerika Serikat atas pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Padrino setelah Trump mengatakan bahwa AS berhasil melaksanakan serangan berskala besar terhadap Venezuela, serta mengeklaim bahwa Presiden Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari Venezuela.
“Amerika Serikat telah berhasil melaksanakan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara tersebut,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.
Trump mengatakan bahwa operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum Amerika Serikat.
Ia menambahkan bahwa rincian tambahan tentang penangkapan Maduro akan dirilis kemudian, dan sebuah konferensi pers akan digelar pada pukul 11.00 waktu setempat di kediamannya di Mar-a-Lago, di Negara Bagian Florida, Amerika Serikat. (Ant)
Terungkap Aliran Uang Rp40 Juta per Pekan ke Menteri 'RAMA' yang Diduga Merujuk Menteri Imipas, Ini Respons KPK
KPK belum memastikan apakah Menteri Imipas Agus Andrianto akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA.
