Apa yang Terjadi Jika Netanyahu Meninggal Dunia?
- Ist
Dalam hal negosiasi dan peluang gencatan senjata, kepemimpinan yang lebih fleksibel bisa membuka ruang bagi tekanan internasional yang lebih besar terhadap Israel untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas atau memulai perundingan.
Namun, proses ini tidak akan mudah karena adanya kepentingan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar, yang bisa memperumit situasi dan membuat perdamaian jangka pendek sulit tercapai.
Di dalam negeri, perpecahan internal kemungkinan akan semakin terlihat. Ketidakhadiran Netanyahu bisa menggoyahkan persatuan masyarakat Israel dan memicu perebutan kekuasaan di dalam Partai Likud.
Konflik semacam ini berpotensi melemahkan posisi Israel dalam menghadapi tantangan keamanan dan politik.
Aksi protes terhadap pemerintah, yang sebelumnya sudah cukup sering terjadi, juga bisa meningkat setelah kematian Netanyahu. Aksi ini bisa melibatkan keluarga sandera, organisasi hak asasi manusia, maupun kelompok oposisi yang ingin mendorong perubahan dalam sistem politik.
Hubungan Israel dengan dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, juga bisa memasuki fase yang tidak pasti. Di bawah Netanyahu, hubungan kedua negara tergolong sangat erat.
Namun setelah kepergiannya, ada kemungkinan Amerika Serikat akan mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap pemerintahan Israel yang baru, apalagi jika terjadi perubahan politik yang signifikan.
Terakhir jika Netanyahu benar tewas di momen krusial seperti ini akan memicu berbagai perubahan, baik di bidang politik maupun militer di Israel.
Meski kemungkinan besar tidak akan langsung mengubah kebijakan Israel terhadap Gaza secara drastis, dampaknya dalam jangka panjang terhadap arah kepemimpinan politik dan keamanan tetap akan terasa.
Efek dari peristiwa ini juga akan bergaung di tingkat internasional, mengingat rumitnya hubungan antara Israel dan komunitas global.
Herzog Temui Ketua Parpol, Siapa yang Akan Bentuk Pemerintahan Baru Israel?
Presiden Israel Isaac Herzog mulai berkonsultasi dengan sejumlah partai politik untuk menentukan siapa yang akan diberi mandat membentuk pemerintahan koalisi baru.
