BOP Bentukan Trump Mendadak Krisis Dana, Ada Apa?

Presiden AS Donald Trump memimpin pertemuan Board of Peace, Kamis 19/2
Sumber :
  • White House

VIVA –Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Donald Trump pada Januari lalu kini menghadapi krisis keuangan serius. Kondisi ini mengancam rencana ambisius pembangunan kembali Gaza senilai 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.141 triliun.

img_title Kemlu Ungkap Alasan RI Gabung Board of Peace: Kita Ikhtiar untuk Mendukung Palestina

Melansir laman Al Jazeerah, Kamis 21 Mei 2026, BoP baru-baru ini melaporkan adanya kesenjangan antara ekonomi dan pencarian nyata di lapangan. Mereka memperingatkan adanya krisis likuiditas mendesak, menurut laporan Reuters.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, sejumlah pengamat bantuan internasional untuk Palestina menilai masalah ini bukan sekadar persoalan administrasi. Mereka menyebut banyak negara Arab dan Eropa enggan menyalurkan dana karena struktur dewan yang kontroversial, tidak adanya arah jelas menuju negara Palestina merdeka, serta operasi militer Israel yang masih terus berlangsung di Gaza.

img_title Trump Kembali Disorot karena Retorika soal Muslim, Kini Ejek Nama 'Mohammad'

Pakar bantuan internasional untuk Palestina, Moath al-Amoudi, mengatakan janji bantuan yang selama ini diumumkan lebih mirip pertunjukan politik ketimbang upaya kemanusiaan sungguhan.

“Dari total janji bantuan sebesar 17 miliar dolar AS atau sekitar Rp277 triliun, jumlah dana yang benar-benar sampai ke lapangan sejauh ini nol,” kata al-Amoudi kepada Al Jazeera.

img_title Usai Lama Tak Bertemu, Trump Buka Peluang Jumpa Kim Jong Un Lagi, Mau Bahas Apa?

Menurutnya, para donor takut terlibat dengan BoP yang disebut tidak memiliki visi politik jelas dan hanya memperlakukan Gaza sebagai wilayah protektorat keamanan Amerika Serikat.

Janji Bantuan yang Tak Pernah Tuntas

Al-Amoudi menjelaskan bahwa kesenjangan antara janji bantuan dan pencairan dana sebenarnya sudah lama terjadi dalam isu Palestina. Namun, Amerika Serikat disebut memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal ini.

Setelah Kesepakatan Oslo tahun 1993, komunitas internasional hanya memenuhi sekitar 70 persen dari komitmen bantuan mereka. Kesepakatan yang dimediasi AS itu membuat Palestina dan Israel untuk pertama kalinya saling mengakui dan melahirkan Otoritas Palestina untuk mengelola Tepi Barat.

Namun, seiring waktu, pemerintahan Israel disebut terus berusaha melemahkan perjanjian tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Saat itu, AS berada di posisi ketiga dalam pencairan bantuan, jauh di bawah Uni Eropa yang memenuhi lebih dari 95 persen komitmennya, serta negara-negara Arab.

Hal serupa terjadi usai perang Gaza tahun 2014. Dari total janji bantuan sebesar 2,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp44 triliun dalam konferensi di Kairo, hanya 46 persen yang benar-benar dicairkan dalam tiga tahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut