Tibet di Bawah Xi Jinping: Otoritarianisme di Perbatasan
- Reuters
Arsitektur hukum ini menandakan niat Beijing tidak hanya untuk membentuk kembali identitas di dalam Tiongkok, tetapi juga untuk mengintimidasi komunitas diaspora dan mendefinisikan kembali kedaulatan, legitimasi, dan hak-hak budaya sesuai dengan ketentuan Tiongkok.
Tanggung Jawab Pribadi Xi. Tidak seperti para pendahulunya, Xi telah memusatkan kekuasaan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Mao. Kebijakan Tibet bukan sekadar produk dari kelembaman birokrasi.
Kebijakan itu mencerminkan visi pribadi Xi. Ayahnya, Xi Zhongxun, memiliki hubungan dengan Dalai Lama dan dikaitkan dengan pendekatan yang lebih lunak terhadap Tibet. Xi telah menolak warisan itu, dan memilih model kontrol yang jauh lebih memaksa. Oleh karena itu, penindakan di Tibet tidak dapat dipisahkan dari konsolidasi kekuasaan Xi dan proyek ideologisnya tentang "pemulihan nasional."
Konsekuensi Strategis PenghapusanÂ
- Budaya:Â Identitas Tibet menghadapi risiko eksistensial di bawah kebijakan asimilasionis Xi.
- Ketidakstabilan regional:Â Pengamanan Tibet memperburuk ketegangan dengan India, memperumit persaingan Sino-India yang sudah tegang.
- Implikasi global: Represi ekstrateritorial Xi menantang demokrasi liberal untuk merespons, karena diam berisiko menormalisasi ekspansi otoriter di luar perbatasan Tiongkok.
Sejak 2012–2013, Xi Jinping telah mengubah Tibet menjadi arena kendali otoriter. Kebijakannya tentang pengawasan, asimilasi, pengamanan, dan perang hukum bukan sekadar taktik domestik. Itu adalah langkah strategis untuk mengamankan perbatasan Tiongkok dan memproyeksikan model otoriternya secara global.
Oleh karena itu, Tibet bukan hanya tragedi hak asasi manusia, tetapi juga peringatan geopolitik: Tibet di bawah Xi adalah masa depan yang ia bayangkan untuk ruang-ruang yang diperebutkan di seluruh dunia.