Tibet di Bawah Xi Jinping: Otoritarianisme di Perbatasan

Presiden China Xi Jinping saat menjamu Presiden AS Donald Trump di Beijing
Sumber :
  • Reuters

Arsitektur hukum ini menandakan niat Beijing tidak hanya untuk membentuk kembali identitas di dalam Tiongkok, tetapi juga untuk mengintimidasi komunitas diaspora dan mendefinisikan kembali kedaulatan, legitimasi, dan hak-hak budaya sesuai dengan ketentuan Tiongkok.

img_title Geger! Trump Sebut AS dan China Saling Memata-matai, Klaim Washington Lebih Jago

Tanggung Jawab Pribadi Xi. Tidak seperti para pendahulunya, Xi telah memusatkan kekuasaan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Mao. Kebijakan Tibet bukan sekadar produk dari kelembaman birokrasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kebijakan itu mencerminkan visi pribadi Xi. Ayahnya, Xi Zhongxun, memiliki hubungan dengan Dalai Lama dan dikaitkan dengan pendekatan yang lebih lunak terhadap Tibet. Xi telah menolak warisan itu, dan memilih model kontrol yang jauh lebih memaksa. Oleh karena itu, penindakan di Tibet tidak dapat dipisahkan dari konsolidasi kekuasaan Xi dan proyek ideologisnya tentang "pemulihan nasional."

img_title Xi Jinping Serukan Zona Perdagangan Bebas Asia Pasifik dalam KTT APEC

Konsekuensi Strategis Penghapusan 

- Budaya: Identitas Tibet menghadapi risiko eksistensial di bawah kebijakan asimilasionis Xi.

img_title Polisi Gerebek Lab Vape Narkoba Libatkan WN China di Jakbar, Sahroni: Wajib Dipidana di Indonesia

- Ketidakstabilan regional: Pengamanan Tibet memperburuk ketegangan dengan India, memperumit persaingan Sino-India yang sudah tegang.

- Implikasi global: Represi ekstrateritorial Xi menantang demokrasi liberal untuk merespons, karena diam berisiko menormalisasi ekspansi otoriter di luar perbatasan Tiongkok.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sejak 2012–2013, Xi Jinping telah mengubah Tibet menjadi arena kendali otoriter. Kebijakannya tentang pengawasan, asimilasi, pengamanan, dan perang hukum bukan sekadar taktik domestik. Itu adalah langkah strategis untuk mengamankan perbatasan Tiongkok dan memproyeksikan model otoriternya secara global.

Oleh karena itu, Tibet bukan hanya tragedi hak asasi manusia, tetapi juga peringatan geopolitik: Tibet di bawah Xi adalah masa depan yang ia bayangkan untuk ruang-ruang yang diperebutkan di seluruh dunia.

Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Xi Jinping 'Cueki' PM Jepang, China Minta Tokyo Koreksi Sikap

China meminta Jepang untuk memperbaiki pernyataan yang keliru terkait Taiwan dan mengubah sikapnya.Desakan itu muncul setelah Xi tak menggelar pertemuan dengan PM Jepang

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut