Mantan Menhan Teriak supaya Pilpres segera Digelar
- REUTERS/Yves Herman
VIVA – Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Mykhailo Fedorov menyerukan agar pemilihan presiden (pilpres) segera digelar meski perang dengan Rusia masih berlangsung.
Pernyataan tersebut dinilai sebagai tantangan politik paling serius terhadap Presiden Volodymyr Zelenskyy sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.
“Demokrasi tidak bisa disandera oleh Rusia. Kami berperang justru untuk mempertahankan status sebagai negara Eropa yang bebas,” kata Fedorov, 35 tahun, seperti dikutip dari BBC. Sejak perang pecah pada Februari 2022, Ukraina berada di bawah status darurat militer. Kondisi tersebut membuat pilpres ditangguhkan.
Mykhailo Fedorov tidak secara langsung menyebut nama Zelenskyy. Namun, pernyataannya muncul hanya beberapa minggu setelah ia dicopot dari jabatan menhan, posisi yang baru dijabatnya selama sekitar enam bulan.
Volodymyr Zelenskyy belum memberikan tanggapan langsung. Pemecatan Fedorov telah memicu protes di sejumlah wilayah Ukraina. Seorang sumber di kantor kepresidenan mengatakan kepada BBC bahwa merencanakan pilpres di tengah serangan rudal dan drone Rusia merupakan sesuatu yang “sangat aneh” dan menunjukkan kurangnya realisme.
Mykhailo Fedorov juga menyoroti persoalan korupsi yang menurutnya telah merugikan militer Ukraina. Ia mengatakan korupsi membuat senjata dan peralatan tidak sampai kepada pasukan serta menyulitkan Kyiv memenangkan perang.
Ia menggambarkan kondisi Ukraina saat ini sebagai “krisis tata kelola sistemik” dan mengatakan negara tersebut harus mengatasi “ketakutan terhadap perubahan”.
Fedorov memperingatkan bahaya ketika masyarakat merasa bahwa pengangkatan pejabat lebih didasarkan pada loyalitas pribadi kepada sistem daripada profesionalisme, hasil kerja, dan kemampuan membawa perubahan.
Sekitar 100 demonstran berkumpul di depan gedung parlemen Ukraina pada Rabu pagi, 19 Agustus 2026. Mereka meneriakkan tuntutan agar Mykhailo Fedorov dikembalikan sebagai menhan serta menyerukan dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Fedorov dikenal sebagai politikus muda dan karismatik. Saat menjabat sebagai menhan, ia mendapat pujian karena membawa energi baru ke kementerian tersebut, mendorong pemberantasan korupsi, menantang struktur militer yang dianggap ketinggalan zaman, serta memperluas penggunaan teknologi dalam perang.
Pemecatannya pada pertengahan Juli 2026 diyakini berkaitan dengan ketegangan antara dirinya dan panglima tertinggi angkatan darat, Oleksandr Syrskyi. Beberapa hari kemudian, Syrskyi juga digantikan, sementara demonstrasi yang menuntut Fedorov kembali ke jabatannya terus berlangsung.
Mykhailo Fedorov sempat ditawari posisi lain di pemerintahan, termasuk sebagai wakil perdana menteri yang menangani inovasi militer. Namun, ia menegaskan hanya bersedia kembali sebagai menhan. Jabatan tersebut kini diisi oleh Yevhenii Khmara.
Kiprah Fedorov di Bidang Teknologi Militer
Sebelum menjadi menhan, Fedorov dikenal sebagai menteri transformasi digital. Pada awal invasi skala penuh Rusia, ia membantu membentuk “Tentara TI Ukraina”, kelompok sukarelawan yang melakukan serangan siber terhadap Rusia.
Ia kemudian memimpin kampanye penggalangan dana Army of Drones. Fedorov juga memperkenalkan konsep gamifikasi dalam perang dengan membuat sistem yang memberikan kredit kepada unit militer Ukraina berdasarkan keberhasilan mereka menyerang target Rusia.
Saat menjadi menhan, fokusnya terhadap drone, teknologi perang, dan modernisasi pengadaan tetap menjadi prioritas. Ia bahkan meminta pendiri SpaceX, Elon Musk, untuk mencegah Rusia menggunakan satelit Starlink dalam operasi drone.
Tak lama setelah dicopot dari jabatannya, Mykhailo Fedorov menuliskan sejumlah pencapaiannya di Facebook. Ia menegaskan akan terus membantu Ukraina menghadapi musuh melalui strategi asimetris, kecepatan inovasi, dan kekuatan organisasi.
Kini, setelah menyerukan pemilu dan perubahan politik, perhatian publik Ukraina kembali tertuju kepadanya. Meski belum menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Fedorov telah muncul sebagai salah satu tokoh yang paling vokal dalam menantang arah pemerintahan Volodymyr Zelenskyy di tengah perang.
Polri Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan Tentara Bayaran ke Rusia
Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat mengungkap kasus TPPO modus perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Baca selengkapnya
