- AP Photo
VIVAnews - Di tengah pergolakan di Mesir, negara Arab lainnya, Yordania, merombak kabinet. Raja Abdullah II mengganti perdana menteri sekaligus berjanji akan melakukan reformasi konstitusi dan peningkatan perekonomian Yordania.
Kantor berita Associated Press mengungkapkan, perombakan itu berlangsung setelah Perdana Menteri Samir Rifai menyampaikan pengunduran diri kepada Raja Abdullah pada Selasa, 1 Februari 2011.
Dalam demonstrasi yang dipelopori kelompok Ikhwanul Muslimin, kabinet pimpinan Rifai harus bertanggungjawab atas tingginya harga bahan bakar dan bahan makanan pokok. Rifai pun dinilai lambat melakukan reformasi politik.
Menurut pernyataan dari istana, Abdullah langsung menunjuk Marouf al-Bakhit sebagai pengganti Rifai. Bakhit pernah menjabat Perdana Menteri Yordania periode 2005-2007. Dia adalah mantan jenderal yang terkenal mendukung penguatan hubungan dengan Amerika Serikat dan perjanjian damai dengan Israel.
Perintah pertama Abdullah kepada Bakhit adalah melakukan secepatnya penguatan dan reformasi politik, yang terutama tercermin dalam visi modernisasi dan pembangunan di Yordania.
“Reformasi ekonomi sangat diperlukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Tapi hal itu tidak akan bisa dilakukan tanpa reformasi politik, yang haruslah meningkatkan partisipasi menyeluruh dari para pembuat keputusan,” ujar Abdullah pada pernyataannya.
Abdullah juga memerintahkan revisi secepatnya pada undang-undang politik dan kebebasan publik, termasuk peraturan yang mengatur partai politik, pertemuan publik dan pemilu.
Namun, langkah Abdullah ini ditentang oleh kelompok oposisi, Ikhwanul Muslimin. Menurut mereka, kebijakan terbaru itu hanya untuk menenangkan massa dan tidak akan terealisasi.
“Kami menolak perdana menteri baru dan kami akan terus protes sampai tuntutan kami dipenuhi,” ujar pemimpin divisi aksi Ikhwanul Muslimin, Hamza Mansour.
Berbeda dengan di Mesir, rakyat Yordania tidak mau menggusur raja mereka saat ini. Namun kekuasaan raja harus dibatasi, terutama dalam memilih kepala pemerintah.
Massa demonstran, ujar Mansour, tetap pada tuntutan semua, yaitu mengamandemen konstitusi yang mengatur hak raja dalam menunjuk perdana menteri. Mereka meminta perdana menteri dipilih berdasarkan suara mayoritas di parlemen.
“Tidak seperti Mesir, kami tidak mau perubahan rezim di Yordania dan kami mengakui pemerintahan bani Hashim di Yordania. Tapi kami mau melihat sebuah reformasi politik yang nyata,” ujarnya lagi. Bani Hashim adalah sebuah klan di masyarakat Quraish yang memimpin Yordania.
Langkah Abdullah ini diambil setelah ribuan orang turun ke jalan-jalan Yordania, yang terletak 450 km sebelah timur Mesir, pada Jumat 28 Januari 2011. Mereka menuntut perdana menteri Rifai mundur dari jabatan dan pemerintah harus menurunkan harga, inflasi dan tingkat pengangguran.
Mereka juga menuntut kebebasan berekspresi. Yordania terkenal kerap menghukum media atau wartawan yang mengkritik raja dan keluarga kerajaan. Selain itu, mereka juga menuntut persamaan dan penghormatan hak perempuan dalam segala bidang di Yordania.
Menpan-RB Sebut Setiap ASN di IKN Dapat Satu Unit Hunian Apartemen Seluas 98 Meter Persegi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan setiap ASN yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapat satu unit hunian apartemen.
