AS Akan Cabut Sanksi Ekonomi atas Sudan

Presiden Sudan, Omar Al-Bashir
Sumber :
  • AP Photo/Abd Raouf

VIVAnews - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, menyambut baik hasil referendum di Sudan yang melahirkan Sudan Selatan sebagai negara baru. Melihat referendum yang berjalan lancar, maka AS berencana mencabut Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sekaligus mencabut sanksi ekonomi atas negara di Afrika itu.

Hasil referendum yang diumumkan Senin, 7 Februari 2011, menunjukkan lebih dari 98 persen warga Sudan Selatan memilih untuk pisah dengan Sudan di bagian Utara. Selama lebih dari dua dekade, Sudan Selatan, yang didominasi warga Kristen, dan Sudan Utara, yang didominasi umat Muslim, terlibat kekerasan yang menewaskan dua juta orang.

Menurut kantor berita Associated Press, peresmian Sudan Selatan akan dilakukan pada Juli setelah kedua Sudan menegosiasikan pembagian lahan dan penentuan perbatasan. Obama pun mengucapkan selamat atas hasil referendum dan AS menyatakan akan mengakui kedaulatan Sudan Selatan.

“Selamat kepada rakyat Sudan Selatan untuk referendum yang sukses dan inspiratif yang menunjukkan mayoritas pemilih memilih untuk merdeka. Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan secara resmi mengakui Sudan Selatan sebagai negara yang berdaulat dan merdeka pada Juli 2011,” ujar Obama melalui pernyataan resminya.

Obama menambahkan, kemerdekaan Sudan Selatan adalah langkah maju dalam usaha Afrika mewujudkan keadilan dan demokrasi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menyatakan AS akan mempertimbangkan mencabut Sudan dari daftar negara pendonor teroris. Daftar inilah yang membuat Sudan mendapatkan sanksi ekonomi dari AS selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, untuk pencabutan ini, Sudan harus memenuhi beberapa persyaratan.

“Sudan harus terbukti tidak mendukung terorisme internasional selama enam bulan dan menjamin tidak akan melakukan hal itu di masa depan. Serta harus mewujudkan sepenuhnya hasil Kesepakatan Damai tahun 2005, mencapai solusi politik untuk wilayah Abyei dan membuat kesepakatan pasca-referendum,” ujar Clinton.

Abyei adalah wilayah di perbatasan yang merupakan wilayah rebutan kedua negara, tepatnya etnis Misseriya dan Ngok Dinka, karena banyaknya kandungan minyak di dalamnya. Dalam sepekan terakhir, puluhan orang tewas dari kedua etnis setelah terlibat bentrok setelah merebutkan lahan tersebut.

Kunjungan ke Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
Ilustrasi sidang kode etik anggota polisi

5 Polisi di Kolaka Ditangkap karena Keroyok Warga hingga Babak Belur, Kapolres Minta Maaf

Di lokasi kejadian, 5 polisi tersebut berlagak preman dengan menodong senpi ke korban lalu menghajar secara membabi buta.

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024