- AP Photo/Hani Mohammed
VIVAnews - Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, menunda kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pekan ini di tengah mulai gencarnya aksi para demonstran di jalan, yang menuntut dia mundur. Saleh memilih berdialog dengan para oposan mengenai reformasi politik.
“Presiden Ali Abdullah Saleh memutuskan untuk menunda kunjungannya ke Amerika Serikat yang dijadwalkan pada akhir Februari menyusul perkembangan terkini di kawasan,” ujar juru bicara pemerintah yang dikutip stasiun berita Sky News, Senin 14 Februari 2011.
Tidak disebutkan apa agenda kunjungan Abdullah Saleh ke AS tersebut. Tanggal kunjungan akan dijadwalkan kembali.
Penundaan Saleh ke AS dilakukan menyusul kabar diterimanya rencana reformasi politik Saleh oleh kelompok oposisi. Sebelumnya, Saleh pada 2 Februari lalu menyampaikan rencana reformasi politik kepada seluruh koalisi oposisi dan meminta dukungan terhadap rencana tersebut. Dialog antara partai berkuasa dan koalisi oposisi direncanakan akan berlangsung pada minggu ini.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh koalisi oposisi pada Minggu, 13 Februari 2011, penerimaan rencana reformasi ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan besar serupa dengan Mesir terjadi di negaranya.
“Kami telah membekukan semua protes oposisi terhadap rezim Saleh. Tapi kami menyerukan kepada Presiden Saleh dan partai berkuasa untuk menjaga komitmen mereka dan belajar dari pergolakan di Tunisia dan Mesir,” tulis pernyataan tersebut.
Sementara itu, seperti dilansir dari stasiun Al Jazeera, demonstrasi menuntut Saleh mundur di ibukota Yaman, Sana’a berujung pada bentrok dengan aparat keamanan. Bentrokan terjadi saat aparat keamanan menghadang ribuan demonstran mahasiswa yang berusaha menuju pusat kota Sana’a. Dilaporkan puluhan orang terluka dan 23 mahasiswa ditahan.
“Tanpa diprovokasi, aparat keamanan pemerintah menyerang dengan brutal dan menyetrum para demonstran di jalan-jalan Sana’a,” ujar Sarah Leah Whitson, aktivis lembaga Human Right Watch. “Pemerintah harus bertanggung jawab,” lanjut Whitson. Dia juga mengatakan bahwa para demonstran dipukuli dengan tongkat dan disetrum dengan alat kejut listrik. (sj)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
