- AP Photo
VIVAnews - Pemerintah sementara Tunisia membubarkan satuan polisi rahasia dan lembaga induknya, Departemen Keamanan Dalam Negeri. Ini dalam rangka pembersihan sisa-sisa rezim Zine El Abidine Ben Ali.
Menurut kantor berita Tunis Afrique Presse (TAP), Senin 7 Maret 2011, dua institusi itu mewakili kekejaman rezim Ben Ali, yang berkuasa selama 23 tahun sebelum kabur ke Arab Saudi Januari lalu setelah gagal mengendalikan gelombang protes.
“Langkah praktis ini sejalan dengan nilai-nilai revolusi, yang menghargai hukum, dalam ranah perkataan dan perbuatan, dan bertujuan untuk mendorong iklim saling percaya dan transparan dalam hubungan antara dinas keamanan dan rakyat,” tulis pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang dikutip TAP dan juga diberitakan stasiun televisi CNN.
Pemerintah juga membubarkan Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang mengepalai semua operasi polisi khusus. Mereka mengatakan bahwa mulai saat ini, kebebasan dan hak sipil dihargai di Tunisia.
Polisi rahasia Tunisia dinilai telah melakukan berbagai pelanggaran HAM selama pemerintahan Ben Ali, diantaranya sering mengancam para aktivis politik. Menurut laporan lembaga Human Rights Watch, polisi rahasia telah memburu para pembangkang pemerintahan, menyiksa para aktivis Islam, dan mengintimidasi para aktivis perlawanan lainnya.
Tugas dari departemen keamanan dalam negeri yang memuat polisi rahasia secara umum adalah menjadi mata-mata bagi pemerintah Ben Ali. Mereka memiliki kuasa penuh untuk menggempur orang-orang yang tidak setia kepada rezim.
Para polisi rahasia juga memantau kegiatan para tokoh oposisi dan jurnalis, mereka dapat menangkap orang secara acak tanpa perlu surat perintah.
Menurut stasiun berita BBC, langkah ini diambil selang beberapa jam setelah Perdana Menteri sementara Tunisia Beji Caid Essebsi mengumumkan susunan pemerintahan baru yang tidak menyertakan satupun orang dari rezim Ben Ali.
Pemerintahan sementara Tunisia terdiri dari 22 anggota pemerintahan baru, disebut sebagai pemegang otoritas publik, termasuk di dalamnya adalah lima menteri baru dan dua anggota kabinet wanita.
Langkah ini merupakan jawaban atas tuntutan para demonstran pasca kaburnya Ben Ali keluar negeri pada Januari. Para demonstran meminta pemerintahan bersih dari orang-orang Ben Ali.
Mereka khawatir Revolusi Melati akan dinodai dan dibajak oleh mereka yang masih setia kepada kebijakan represi yang diberlakukan oleh Ben Ali.
Sindir PDIP yang Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Silakan, Tidak Berdampak Apa-apa
PDIP minta KPU agar menunda penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.
