Thailand -Kamboja

Ditolak Militer Thailand, Ini Jawaban Deplu

Menlu Marty Natalegawa (tengah) di antara Menlu Kamboja dan Thailand
Sumber :
  • AP Photo/Dita Alangkara

VIVAnews -  Kisruh perbatasan Kamboja dan Thailand tak kunjung mereda. Kedua negara pernah meminta Indonesia ikut serta dalam perundingan damai. Tapi belakangan militer Thailand menolak campur tangan Indonesia.  Mereka ragu Indonesia mampu memaksa Kamboja menjaga kesepakatan itu.

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

Militer Thailand juga memastikan bahwa mereka tidak akan datang untuk menghadiri pertemuan dengan Kamboja yang rencananya akan diadakan di Bogor, 7-8 April nanti. Mereka menginginkan perundingan dilakukan secara bilateral, tanpa campur tangan asing.

Bagaimana tanggapan Jakarta?

Drama 4 Gol Lawan Madura United, Dewa United Jaga Asa Tembus Championship Series

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, pada Kamis, 24 Maret 2011, menolak berkomentar mengenai hal ini karena belum mendapat pernyataan resmi dari pemerintah Thailand. Dia menegaskan bahwa dalam kasus ini, Indonesia hanya sebagai fasilitator.

"Kami hanya memfasilitasi pertemuan tersebut. Jika memang akan terjadi, maka terjadilah," ujar Tene kepada VIVAnews.

Nasib 5 Polisi yang Ditangkap Terkait Narkoba di Depok

Sampai saat ini, kata Tene, belum ada konfirmasi ataupun pembicaraan lebih lanjut dari pihak Thailand maupun Kamboja mengenai pertemuan itu.

Penolakan atas campur tangan Indonesia pada konflik Thailand-Kamboja disampaikan oleh Menteri Pertahanan Thailand Prawit Wongsuwan melalui panglima tinggi militer Prayuth Chan-ocha.

Padahal, pada pertemuan informal menteri luar negeri ASEAN di Jakarta, 22 Februari lalu, kedua menlu sepakat untuk menyertakan Indonesia dalam upaya perdamaian kedua negara.

Kamboja dan Thailand juga meminta Indonesia untuk mengirimkan tim pemantau ke perbatasan untuk memastikan gencatan senjata berjalan lancar. "Ini adalah hasil pertemuan tingkat tinggi menlu ASEAN di Jakarta waktu itu,"ujar Tene.

Pemerintah Indonesia juga telah mengirimkan proposal berisikan teknis pelaksanaan pemantauan di perbatasan kedua negara. Namun, masih belum mendapatkan persetujuan dari kedua pihak.

"Secara prinsip, sudah sebagian besar isi proposal disetujui. Namun, terdapat beberapa butir yang harus dikelola lagi," ujar Tene.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya