- AP Photo/DigitalGlobe
VIVAnews - Perusahaan Tokyo Electronic Power Co (Tepco) pemilik PLTN Fukushima Daiichi yang mengalami ledakan dan menimbulkan krisis nuklir dikabarkan akan dinasionalisasi. Namun, isu ini dibantah oleh pemerintah yang mengatakan tetap akan mengawal insiden nuklir di PLTN tersebut.
Seperti dilansir dari laman MSNBC, Selasa, 29 Maret 2011, isu ini pertama kali mengemuka di koran terbesar Jepang, Yomiuri. Koran tersebut menuliskan bahwa beberapa anggota parlemen Jepang (Diet) mengusulkan pemerintah mengambilalih sebagian besar saham Tepco dan segera menyelesaikan masalah di PLTN Daiichi.
Hal ini diusulkan seiring kabar yang merebak bahwa kredibilitas dan kinerja keamanan PLTN dipertanyakan oleh beberapa pihak. Akibat kabar ini, harga saham Tepco dijual 566 yen atau turun hingga 19 persen pada penutupan Senin. Penjualan saham dikabarkan turun hingga 70 persen.
Hal ini menyebabkan nilai pasar Tepco turun hingga US$30 miliar (Rp261 triliun) di pasar saham sejak bencana 11 Maret lalu.
Menteri Strategi Nasional Jepang, Koichiro Gemba, mengatakan nasionalisasi Tepco mungkin saja dilakukan, melihat tidak adanya perkembangan dalam proses pendinginan reaktor nuklir di Daiichi.
"Kemungkinan akan ada berbagai perdebatan mengenai masalah nasionalisasi Tokyo Electric," ujar Gemba seperti dikutip dari kantor berita Kyodo.
Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yukio Edano. Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak berniat untuk menasionalisasi Tepco.
"Saat ini, setahu saya, hal tersebut tidak termasuk dalam pertimbangan pemerintah. Namun, pemerintah tetap akan mengarahkan Tepco untuk melakukan semua yang mungkin dilakukan, demi menyelesaikan masalah," ujar Edano.
Bantahan serupa juga disampaikan oleh juru bicara Tepco, Hajime Motojuku. Dia mengatakan tidak pernah mendengar rencana nasionalisasi Tepco oleh pemerintah.
"Prioritas pertama dan terbesar kami saat ini adalah untuk mencegah bencana nuklir bertambah parah," ujar Motojuku. (SJ)
PKS Terbuka untuk Bertemu Prabowo tapi Bukan untuk Menyusul PKB
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan rencana pertemuan dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto masih menunggu waktu yang tepat.
