- AP Photo/Adel Hana
VIVAnews - Kedua faksi bertikai di Palestina, Hamas dan Fatah, sepakat untuk rekonsiliasi dan membentuk pemerintahan bersama. Namun, hal ini ditanggapi sinis oleh Israel dan Amerika Serikat.
Kesepakatan rekonsiliasi kedua faksi yang telah berseteru selama empat tahun dicapai pada Rabu, 27 April 2011. Rekonsiliasi ini juga akan mempersatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat yang dikuasai masing-masing faksi.
"Hari ini, kami membuka lembar baru persatuan dan kesepakatan, menghentikan perselisihan dan berjuang bersama," ujar juru bicara Hamas, Musa Abu Marzouk, dilansir dari laman The Washington Post.
Kesepakatan yang tertuang dalam pakta rekonsiliasi ini memuat rencana pemilihan presiden dan anggota legislatif pada tahun ini. Untuk menuju ke arah ini, pakta rekonsiliasi juga mengatur pembentukan pemerintahan teknokrat yang terdiri dari tokoh kedua kubu.
Marzouk mengatakan bahwa pemerintahan teknokrat ini akan segera dibentuk pada minggu depan setelah pakta rekonsiliasi ditandatangani.
Rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Mesir ini bertujuan membentuk Palestina dengan satu pemerintahan. Rekonsiliasi dilakukan atas desakan warga Palestina yang menginginkan persatuan.
Desakan ini tidak terlepas dari pengaruh gejolak revolusi yang terjadi di Jazirah Arab. Menanggapi rekonsiliasi ini, warga Palestina tumpah ruah ke jalan merayakan persatuan kedua kubu.
"Rakyat menginginkan dihentikannya perpecahan, dan kami katakan ini: apa yang kalian inginkan telah dicapai hari ini," ujar juru runding Fatah, Azzam al-Ahmed.
Kemajuan persatuan Palestina ini membuat Israel gerah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bersatunya Hamas dan Fatah akan merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Hamas, oleh Israel dan Amerika Serikat telah dianggap sebagai kelompok teroris.
"Pemerintah Palestina harus memilih, antara berdamai dengan Israel atau berdamai dengan Hamas. Berdamai dengan keduanya tidak mungkin dilakukan, karena tujuan Hamas adalah menghancurkan negara Israel, yang disampaikannya dengan terang-terangan," ujar Netanyahu dikutip dari laman Associated Press.
Hal senada disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Tommy Vietor, mengatakan bahwa pemerintah AS terus mengawasi dan mencari informasi terkait rekonsiliasi tersebut.
"AS mendukung rekonsiliasi Palestina yang bertujuan untuk perdamaian. Namun Hamas adalah kelompok teroris yang mengincar warga sipil. Untuk mencapai perdamaian, pemerintah Palestina harus menghargai prinsip Kuartet dan menghentikan kekerasan dan mengakui status Israel," ujar Vietor.
Kuartet adalah kelompok empat pihak, yaitu AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB yang mendorong dan memfasilitasi perdamaian antara Palestina dan Israel. Rekonsiliasi dengan Hamas bukanlah termasuk dalam perjanjian dengan Kuartet. (eh)
DPP Berani Ungkap Indonesia sedang Dilanda Krisis Paling Berbahaya
Ketua DPP BERANI, Lorens Manuputty menyoroti tiga krisis yang terjadi di Indonesia saat pelantikan tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang
