- AP Photo/Irwin Fedriansyah
VIVAnews - Pemerintah Thailand tetap menuntut militer Kamboja untuk meninggalkan daerah perbatasan dekat kuil Preah Vihear. Thailand mengatakan bahwa kuil tersebut memang milik Kamboja, namun daerah di luar kuil masih dipersengketakan.
Menteri Luar Negeri Thailand, Kasit Piromya, yang ditemui di sela-sela KTT ASEAN, Sabtu, 7 Mei 2011, mengatakan bahwa penarikan pasukan Kamboja dari perbatasan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Hal ini, ujar Kasit, sesuai dengan nota kesepahaman perbatasan kedua negara yang disepakati pada 2000 silam.
"Mereka tidak boleh menempatkan tentara di perbatasan maupun di dalam kuil. Kami hanya mengharapkan tentara Kamboja meninggalkan lokasi karena tidak sesuai dengan nota kesepahaman, dan itu sudah jelas," ujarnya.
Kasit mengatakan bahwa pihaknya siap mengadakan pertemuan dengan dengan Kamboja untuk membicarakan masalah ini. Kasit menegaskan bahwa pemerintahnya telah menyampaikan permintaan untuk bertemu sejak empat bulan lalu, namun pihak Kamboja selalu menolak.
"Masalahnya bukan pada kami, masalahnya datang dari Phnom Penh," ujar Kasit.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Menlu Kamboja, Hor Namhong, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menarik pasukannya dari perbatasan dekat kuil Preah Vihear. Hal ini, ujar Namhong, telah disampaikannya kepada Menlu Indonesia, Marty Natalegawa, sebagai ketua ASEAN.
"Kami tidak akan pernah, tidak akan pernah, menarik pasukan dari wilayah kami sendiri," ujar Namhong.
Namhong mengatakan bahwa hal ini telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada 1962. Pada keputusan tersebut, dikatakan bahwa kuil Preah Vihear masuk ke dalam wilayah Kamboja.
Namun, hal ini dibantah oleh Kasit. Dia mengatakan bahwa keputusan tahun 1962 hanyalah membahas kepemilikan kuil. sementara wilayah di luar kuil masih belum diputuskan.
"Memang kuil itu milik Kamboja, namun Mahkamah Internasional belum memutuskan wilayah di luar itu. Itulah sebabnya kami memiliki nota kesepahaman pada 2000 untuk membicarakan masalah lahan di luar kuil," tegas Kasit.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
